BEKASI – DPD Golkar Jawa Barat tidak mengakui Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Kota Bekasi, yang memenangkan Novel Saleh Hilabi. DPD Golkar Jawa Barat diketahui hanya mengakui Musda yang dimenangkan oleh Ade Puspitasari.
Diketahui, musda Golkar Kota Bekasi berlangsung pada Jumat (29/10/2021). Di mana pada hari yang sama ada 2 musda yang digelar di tempat yang berbeda.
Berdasarkan informasi yang diterima Pojokbekasi, Musda V yang digelar di Graha Bintang, Kelurahan Cimuning, Kota Bekasi mengukuhkan Ade Puspitasari sebagai ketua DPD Golkar Kota Bekasi periode 2020-2025.
Sedangkan untuk Musda yang memenangkan Nofel Saleh Hilabi digelar di Hotel Horison Bekasi. Nofel disebut menang secara aklamasi.
Wakil Ketua Bidang Pemenangan Pemilu (Bappilu) DPD Golkar Jabar Rahmat Sulaeman mengatakan pelaksanaan musda dilakukan dengan penunjukan panitia sesuai AD/ART partai.
Sehingga, kata Rahmat, dia membantah adanya instruksi yang mengharuskan 2 musda sekaligus di Kota Bekasi.
“Jadi tidak benar DPD Partai Golkar Jawa Barat memerintahkan dua Musda di Kota Bekasi,” ucap Rahmat, dalam keterangannya, Senin, 1 November 2021.
Menurut Rahmat, berdasarkan SK yang terbit pelaksanaan musda yang sesuai tugasnya berlangsung di Graha Bintang, Mustikajaya.
Sehingga, DPD Golkar Jabar tak mengakui pelaksanaan musda yang diselenggarakan pada tempat lain.
“Nah disusunlah kepanitiaan, terjadi perumusan dan sudah ditetapkan tempatnya di Gedung Graha Bintang. Jadilah undangan,” ucap dia.
“Jadi Plt setelah membentuk kepanitiaan, tidak ada lagi panitia lain yang melaksanakan musda di luar tempat itu,” tegasnya.
“Panitia harus berdasarkan SK Plt, yang di Horison itu tidak ada panitianya. Ya tidak absah. Karena panitianya siapa, yang me-SK-kan siapa?” Tambahnya.
Sehingga, dia menegaskan, musda yang dimenangkan oleh Ade Puspitasari sudah sesuai dengan keabsahan dan AD/ART.
Bahkan kegiatan musda di Graha Bintang juga dihadiri Ketua Umum Kosgoro Dave Laksono dan Ketua Pemilihan Wilayah I Jawa-Bali MQ Iswara.
“Semuanya harus secara tertulis. Ketika ada masalah, acuannya AD/ART. Kalau katanya, umpama, ibarat, tidak ada itu, harus tertulis dalam organisasi,” tutup Rahmat. (dil)
