Selanjutnya, hasil ujian dikirim kembali dari server lokal ke server pusat secara daring dengan cara mengunggah (upload). Kebijakan UNBK dirintis pada 2014 dan dilaksanakan secara massal serta bertahap.
Pada 2017 dan 2018, UNBK menjadi moda utama dalam pelaksanaan UN yang dilakukan pemerintah. Penetapan satuan pendidikan pelaksanaan UNBK dilakukan panitia UN tingkat provinsi atau kabupaten/kota sesuai kewenangannya.
Mendikbud menjelaskan, kriteria yang dijadikan dasar penetapan satuan pendidikan pelaksanaan UNBK adalah akreditasi, sejumlah komputer, server yang dilengkapi UPS sesuai kebutuhan, jaringan lokal (LAN) dengan media kabel, serta koneksi internet dengan kecepatan dan penyediaan listrik yang memadai.
“Kami dorong satuan pendidikan di kabupaten dan kota untuk terus melengkapi teknologi informasi,” kata Muhadjir.Pada 2018, terjadi lonjakan signifikan bagi satuan pendidikan pelaksanaan UNBK. Dari awal 2015 peserta UNBK mencapai dua persen peserta UN, 2016 mencapai 12 persen, dan 2017 sebanyak 49 persen peserta UN ikut UNBK.
Tahun ini, jumlahnya meningkat menjadi 78 persen peserta yang mengikuti UNBK di seluruh Indonesia. Hasil rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan UNBK 2018 yang digelar Kemendikbud bersama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan menunjukkan bahwa secara umum UNBK 2018 berjalanlancar dan tertib jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.
(tih/wir)
