EKONOMI

Produk IKM Perlu Sertifikasi Halal

SUKABUMI – Baru delapan hari menjabat sebagai Kabid Industri Agro pada Dinas Perindustrian, Energi dan Sumber Daya Mineral (DPESDM) Kabupaten Sukabumi, Yana Chefiana memberi kerja nyata untuk rakyat. Salah satunya dengan membantu memfasilitasi para pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) untuk mendapatkan sertifikasi halal.

Hal itu dilakukan guna menjamin kualitas produk yang dihasilkan, supaya daya saing IKM di Kabupaten Sukabumi meningkat.

“Saya dan tim berjanji untuk mengakselerasi peningkatan kualitas IKM ini yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta diharapkan berdampak pada peningkatan kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor perindustrian,” tegas Kabid Industri Agro DPESDM Kabupaten Sukabumi, Yana Chefiana kepada Radar Sukabumi, tadi malam (13/1).

Hasilnya, sepuluh IKM pada bidang industri agro melalui kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) Bank Jabar Banten (BJB) difasilitasi sertifikasi halalnya. Kesepuluh IKM tersebut adalah Ratu Pelangi Snack, Kerupuk Wortel Giessa, Denox, Ridho Frozen Food, Aqwa Snack, Pasra Food, Home Snack, Poklahsar Mulus Delima, Quree dan Saung Palapah Katresna.

Bantuan sertifikasi halal dengan bantuan dari pihak ketiga (CSR BJB,red) di dapat Yana, lantaran dirinya terinspirasi dari gaya kepemimpinan Gubernur Jawa Barat (Jabar), Ridwan Kamil yang menurut Yana cocok diterapkan di daerah seperti Kabupaten Sukabumi.

Pria yang terkenal dengan sederet ide-ide briliannya itu berkelakar bahwa gaya kepemimpinan Ridwan Kamil perlu ditiru.

“Ya, benar gaya kepemimpinan Pak Ridwan Kamil ini patut ditiru, karena pembangunan tidak hanya melulu mengandalkan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tetapi bisa juga bersumber dari pihak ketiga yang peduli pada Kabupaten Sukabumi seperti BJB lewat CSR nya itu,” bebernya.

Menurutnya, keberadaan DPESDM masih perlu disinergikan lagi dengan perangkat daerah lainnya, kecamatan serta pemerintahan desa. Perangkat daerah primer seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Peternakan membina para petani sampai dengan pengolahan hasil.

“Nah, apabila hasil pertanian, peternakan, perikanan dan kelautan diolah menjadi barang dalam bentuk lain baik setengah jadi maupun siap konsumsi, di sini merupakan peran Dinas Perindustrian dan ESDM,” terangnya.

Sedangkan jika hasil industri itu harus difasilitasi pasarnya termasuk fasilitasi promosi, maka peran yang dibutuhkan dari Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM.

“Andai saja pola pembangunan bisa selaras, maka peningkatan perluasan kesempatan kerja dan kesempatan usaha serta peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat segera terwujud,” tegasnya.

Tidak sampai di situ. Yana menilai, ada masalah lain yang dihadapi oleh DPESDM. Yakni indikator kinerja kunci perangkat daerah. Di mana DPESDM diharuskan untuk bisa menyajikan data PDRB sektor industri dan angka pertumbuhan industri di Kabupaten Sukabumi.

“Untuk menyajikan data ini, maka DPESDM harus ditambah kewenangan untuk menginventarisir data produksi dari perusahaan industri besar. Karena PDRB sektor industri yang dianut oleh BPS tidak hanya dari IKM, tapi juga dari perusahaan yang ada di Kabupaten Sukabumi,” ungkap Yana.

Sementara itu, Kasie IKM Hasil Tanaman Pangandan Hortikultura Agung Citra menambahkan, IKM yang telah difasilitasi PIRT dan halal selanjutnya akan menjadi prioritas untuk memperoleh bantuan kemasan.

“Kami harap IKM bisa bersaing di tingkat regional bahkan nasional,” singkatnya. (*/sri)

Tags

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *