Secara nasional, pemerintah pun melakukan revisi penurunan target penyaluran KUR dari Rp450 triliun menjadi Rp297 triliun tahun ini. Apabila dibandingkan dengan tahun lalu, target KUR nasional pada 2022 mencapai Rp373 triliun dengan realisasi penyaluran sekitar Rp365 triliun.
Supari pun mengatakan, penyaluran KUR BRI pada Januari-Oktober 2023 baru terlaksana dengan signifikan setelah pedoman dan perangkat kebijakan penyaluran KUR lengkap pada awal September 2023.
Dia pun menyebut, instrumen kebijakan yang telah dibuat pemerintah melalui Permenko Perekonomian No.1 Tahun 2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Perubahan Atas Permenko Perekonomian No. 1 Tahun 2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan KUR dan Keputusan Menteri Keuangan No. 317 Tahun 2023 tanggal 4 September 2023 Tentang Besaran Subsidi Bunga Subsidi Marjin KUR, sangat mendukung pelaku usaha dan memberikan pedoman yang kuat bagi para bank penyalur untuk patuh dalam menyalurkan KUR.
“Instrumen kebijakan tersebut sangat baik dan membuat bank menjadi patuh dalam menyalurkan KUR. Apabila bank penyalur tidak patuh terhadap instrumen tersebut maka bank penyalur dapat dikenakan sanksi berupa pinalti, sampai dengan tidak dibayarkan subsidi bunganya,” lanjut Supari.
Di sisi lain, penyaluran KUR melalui BRI menurut Supari adalah salah satu keberpihakan pemerintah dan Perseroan terhadap pelaku UMKM. Bukti komitmen BRI lainnya dalam mendukung pelaku UMKM tercermin pula melalui penyaluran kredit kepada sektor tersebut yang tumbuh double digit sebesar 11,01% secara tahunan menjadi Rp1.038,9 triliun di akhir triwulan III 2023.
Dengan demikian porsi kredit UMKM mencapai 83,06% dari total portofolio kredit BRI. Bahkan khusus untuk portofolio kredit mikro komersial yaitu Kupedes BRI, hingga akhir September 2023 tercatat mencapai sebesar Rp201,4 triliun. Jumlah tersebut tumbuh 57,5% secara tahunan, dengan peminjam sebanyak 4,5 juta debitur atau meningkat 71,6%. (*/sri)
