ISRAEL — Israel menyatakan keprihatinannya terhadap ketegangan di Ukraina timur. Layanan pers Kremlin pada Minggu (27/2) menyampaikan bahwa Perdana Menteri Israel Naftali Bennett menawarkan mediasi kepada Presiden Rusia Vladimir Putin di Ukraina. “Naftali Bennett menawarkan layanan mediasi Israel untuk menghentikan tindakan militer,” kata layanan pers, seperti dikutip dari TASS.
Dalam percakapan telepon yang singkat, Putin menyampaikan kepada Bennett bahwa operasi militer khusus yang diluncurkannya adalah untuk membela Donbass. Putin juga memberitahu Bennett bahwa delegasi Rusia telah berada di Kota Gomel Belarusia dan siap untuk melakukan pembicaraan dengan perwakilan Kiev.
Sayangnya, “sejauh ini telah menunjukkan pendekatan yang tidak konsisten dan (Ukraina) belum menggunakan kesempatan ini,” bunyi pernyataan itu. Percakapan telepon pada Minggu (27/2) dilakukan atas inisiatif Israel. Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kontak bilateral pada tingkat yang berbeda.
Juru Bicara Kremlin Dmitry Peskov mengumumkan bahwa delegasi Rusia telah tiba di Belarus untuk melakukan pembicaraan dengan Ukraina. Delegasi tersebut terdiri dari perwakilan Kemlu, Kemhan dan instansi lain, termasuk pemerintahan presidensial.
Staf Presiden, Vladimir Medinsky, yang memimpin delegasi di Gomel, mengatakan pada Minggu bahwa Moskow mengharapkan jawaban hingga pukul 15:00 Waktu Moskow.
Putin dalam pidato yang disiarkan televisi, Kamis (24/2) menyampaikan bahwa sebagai tanggapan atas permintaan para kepala republik Donbass, dia telah membuat keputusan untuk melakukan operasi militer khusus untuk melindungi orang-orang yang telah menderita karena diskriminasi dan genosida oleh rezim Kiev selama delapan tahun.
Tidak pernah ada rencana Moskow untuk menduduki wilayah Ukraina. Tujuannya adalah demiliterisasi dan denazifikasi negara.
Kementerian Pertahanan Rusia juga meyakinkan bahwa pasukan Rusia tidak menargetkan kota-kota Ukraina, tetapi hanya melumpuhkan infrastruktur militer Ukraina dan melemahkan yang hendak menyerang. Tidak ada ancaman apa pun terhadap penduduk sipil.
