Terdampak Double Track, Pedagang Mulai Resah

Perwakilan Komunitas Anak Pasar Jalan Lettu Bakri (Kapaleri) saat mengadakan audiensi dengan DPRD Kota Sukabumi terkait nasibnya yang akan digusur PT KAI. IKBAL/RADAR SUKABUMI

CIKOLE – Pedagang yang tergabung dalam Komunitas Anak Pasar Jalan Lettu Bakri (Kapaleri) meminta DPRD Kota Sukabumi untuk memfasilitasi dan mencarikan solusi bagi pedagang terkait rencana pembangunan rel ganda Bogor-Sukabumi.

Pasalnya, dalam waktu dekat, kios dan lapak pedagang akan dibongkar, sementara para pedagang belum mendapat kejelasan nasibnya. “Kami berharap kepada DPRD agar menjadi mediator untuk mencari solusi,” kata perwakilan pedagang, Nurul Jamal Hadi usai bertemu dengan anggota DPRD Kota Sukabumi, kemarin (11/12).

Bacaan Lainnya

Pada dasarnya sambung dia, pedagang tidak keberatan untuk pindah. Sebab, mereka menyadari lahan yang digunakan pedagang sebagian milik PT KAI. Namun, pihaknya ingin ada relokasi tempat berdagang. Apalagi, Pasar Pelita yang digunakan sebagai penampung para pedagang belum selesai pembangunannya.

“Kami dapat informasi pembongkaran di wilayah Kota Sukabumi antara Maret sampai Juni 2020. Nah, nanti kami pindah kemana. Sementara di lokasi ini menjadi tumpuan kami mencari nafkah setiap hari,” akunya.

Para pedagang juga menyadari, kios tempatnya berjualan dibangun di atas lahan milik PT KAI. Namun, kios yang ditempati tersebut didapatkan tidak gratis, melainkan dibeli dari pengembang. Untuk itu, para pedagang ingin mengetahui kompensasi yang diterima dari pemerintah.

“Ada sebanyak 416 kios yang terkena pelebaran jalur rel di Jalan Lettu Bakri. Kami dapat ganti rugi tidak, bangunannya kan dapat beli,” ungkapnya.

Para pedagang juga sudah bertemu dengan pihak PT KAI, namun para pedagang tidak mendapat kepastian dengan alasan pembangunan jalur kereta merupakan kewenangan pemerintah pusat.

“Kami sudah audensi dengan PT KAI, mereka juga tidak tahu dan tidak dilibatkan. Tapi yang mengerjakannya juga pihak ketiga, bukan PT KAI. Sementara kebijakan ada di Dirjen Perkeretaapian. Ini yang membingungkan kami,” keluhnya.

Saat ini para pedagang pun belum mengetahui akan direlokasi kemana. Untuk itu, para pedagang juga berharap Pemkot Sukabumi untuk mencarikan solusi. Apalagi, pedagang sangat resah karena khawatir tidak memiliki tempat untuk berdagang.

“Kami juga sudah meminta kejelasan dari PT Jasa Persada sebagai pengelola mengenai kejelasan nasib pedagang, tapi belum ada solusi. Kami juga ingin ke walikota. Kalau solusi tidak ada, kami akan menghadap Dirjen Perkeretaapian di Jakarta,” tegasnya.

Sementara Ketua DPRD Kota Sukabumi, Kamal Suherman mengatakan, sebagai  wakil rakyat mereka tidak akan tinggal diam. Meski untuk mengatasi persoalan tersebut menjadi dilema.

“Disatu pihak program pemerintah harus didukung, tapi dilain pihak ada pedagang warga Kota Sukabumi yang harus kami bantu,” katanya.

Namun Kamal berjanji untuk mencarikan solusi secepatnya. Selain akan bertemu dengan pihak PT KAI juga meninjau langsung lokasi kios yang akan dibongkar.

“Secepatnya kami akan menyelesaikan masalah ini, walaupun kewenangannya ada pada pemereintah pusat. Kami juga akan tanya pengembang yang mengelola kios itu terkait keuangan. Termasuk Pemkot mengenai relokasi,” jelasnya.

Kamal memaklumi keresahan yang dirasakan oleh pedagang. Sebab, di sana mereka mencari nafkah. Sementara lokasi lain yang akan dijadikan tempat berdagang sulit dicari.

“Memang sulit, karena Pemkot Sukabumi sudah ada target selesai pembangunan Pasar Pelita sampai April 2020, sementara pembongkaran sudah mendesak. Makanya kamu juga ingin tau kapan waktu pembongkaran,” pungkasnya. (Bal)


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *