“Ini kebijakan tanpa nurani. Di saat rakyat berjuang untuk bertahan hidup, biaya berobat justru dinaikkan,” tegas Bahrul.
Ia menyoroti bahwa rumah sakit daerah seharusnya tidak beroperasi dengan logika bisnis. Menurutnya, pelayanan kesehatan adalah hak publik, bukan komoditas. “Rakyat sering diam bukan karena setuju, tapi karena lelah. Karena sudah terlalu sering dibebani, tapi suaranya tidak pernah didengar,” ujarnya.
Bahrul mendesak manajemen RSUD dan Pemkot Sukabumi untuk menjelaskan secara terbuka dasar kenaikan tarif dan melakukan evaluasi menyeluruh agar kebijakan tidak memberatkan warga miskin. “Jangan sampai rumah sakit daerah berubah menjadi mesin pungutan resmi atas nama pelayanan,” pungkasnya.(bam/d)
