Dan masyarakat pun, tegas Marwan sudah seharusnya terganggu dengan proses kegiatan itu, dan seharusnya juga melaporkan dari dulu, karena sejauh ini regulasi terkait perizinan, terutama di sektor tambang sudah jelas, jika ditemukan aktivitas yang tidak berizin, prosesnya harus segera dilaporkan agar pemerintah bisa mengambil tindakan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
“Itu regulasi nya jelas, kalau prosesnya tidak ada izin terutama tambang kita bantu, karena ini prosesnya di provinsi untuk dilakukan penetapan izinnya,” paparnya.
Masih kata Bupati Marwan, padahal selama ini pemerintah daerah berkomitmen untuk menjaga keseimbangan antara pengelolaan sumber daya alam dan kepentingan masyarakat.
“Dengan penutupan sementara ini diharapkan menjadi momentum bagi semua pihak untuk lebih peduli terhadap pentingnya legalitas dalam setiap kegiatan yang berpotensi berdampak pada lingkungan dan warga sekitar,” tandasnya. (ndi/d)
