SUKABUMI — Memasuki masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tahun ajaran 2025/2026, Pemerintah Kabupaten Sukabumi bersama Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saberpungli) meningkatkan pengawasan untuk memastikan proses seleksi berjalan bersih, adil, dan transparan.
Langkah tegas ini dilakukan setelah Bupati Sukabumi, Asep Japar, menerbitkan Surat Edaran Nomor: 400.3.1/490/Disdik/2025 yang melarang keras praktik suap, gratifikasi, dan pungutan liar dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Edaran tersebut ditujukan kepada seluruh penilik, pengawas, hingga kepala PAUD, SD, dan SMP se-Kabupaten Sukabumi.
Ketua Pelaksana Satgas Saberpungli Kabupaten Sukabumi, Kompol Zulkarnaen, menyampaikan bahwa pihaknya telah memetakan sejumlah area rawan praktik pungli selama PPDB berlangsung.
“Biasanya, modusnya berupa sumbangan atau infak yang mengarah ke pungli, pemalsuan dokumen kependudukan, jaminan masuk sekolah, hingga praktik titip siswa. Semua ini menjadi fokus pengawasan kami,” ujarnya, Senin (16/6/2025).
Sebagai langkah konkret, Satgas Saberpungli telah membentuk posko pengaduan masyarakat di sekolah-sekolah yang berpotensi mengalami pelanggaran. Selain itu, spanduk imbauan dipasang, dan pengawasan langsung di lapangan dilakukan secara intensif.
“Kami ingin masyarakat memiliki ruang untuk melapor jika menemukan kejanggalan. Posko kami tempatkan di sekolah-sekolah favorit agar pengawasan bisa berjalan optimal,” tambahnya.
Kompol Zulkarnaen juga mengajak masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui berbagai saluran, baik langsung ke Sekretariat Satgas di Lapang Cangehgar Palabuhanratu maupun lewat media sosial dan nomor WhatsApp yang telah disediakan.
