Reaksi Bupati Sukabumi Soal Tewasnya Pekerja Tergiling Mesin,  Lah Itu Tanggung Jawab Provinsi

KECELAKAAN KERJA  : Kondisi jasad Usman (21), seorang pekerja PT BBM, tewas setelah tergiling mesin penghalus batu bara di Kampung Ciembe, RT (005/013) Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi.(FOTO : UNTUK RADAR SUKABUMI)
KECELAKAAN KERJA  : Kondisi jasad Usman (21), seorang pekerja PT BBM, tewas setelah tergiling mesin penghalus batu bara di Kampung Ciembe, RT (005/013) Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi.(FOTO : UNTUK RADAR SUKABUMI)

SUKABUMIBupati Sukabumi, Marwan Hamami, angkat bicara terkait kasus kecelakaan kerja yang menyebabkan Usman (21) seorang pekerja di PT Batu Bukit Mustika (BBM) tepatnya di Kampung Ciembe, RT 005/RW, 013 Desa Padabeunghar, Kecamatan Jampangtengah, Kabupaten Sukabumi, meninggal dunia, setelah tergiling mesin penghalus batu bara yang berlokasi di perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan batu kapur tersebut.

Orang nomor satu di Kabupaten Sukabumi ini, meminta kepada semua dinas yang berkaitan dengan perusahaan tersebut, agar selalu memantau tempat-tempat pekerjaan yang mempunyai risiko-risiko dan perusahaan yang memiliki pekerja tanpa diasuransikan.

Bacaan Lainnya

“Iya, kalau ada keterikatan asuransi minimalnya, keluarga korban itu bisa terbantu, walaupun nasib ya takdir mah susah, tapi minimal ada protect,” kata Marwan kepada Radar Sukabumi pada Minggu (23/06).

Pihaknya juga meminta kepada seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Sukabumi, agar tidak menutup pekerja-pekerjanya untuk wajib diasuransikan. Namun, jika tidak diasuransikan. Maka, masyarakat sebagai pekerjanya sendiri juga harus bisa menuntut konsekuensi kepada pihak perusahaan.

“Iya, karena asuransi atau kepesertaan pekerja masuk di BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan itu, biasanya juga bagian dari gaji dipotongnya, kayak sekarang Tapera berapa persen gitu atau memang ditanggung perusahaan dibayar,” paparnya.

Ketika disinggung mengenai program CSR perusahaan tersebut yang dinilai warga setempat belum maksimal diberikan secara ketentuan yang berlaku. Marwan menjawab, bahwa pada peraturan dan Undang-Undang telah mengisyaratkan, bahwa setiap perusahaan yang menggali potensi tambang, harus mengeluarkan CSR. Namun demikian, persoalannya saat ini bahwa CSR itu bisa dilakukan secara aturan oleh perusahaan yang berizin.

“Jadi, untuk perusahaan tidak berizin, ketika dia tidak mengeluarkan CSR dalam penegakan hukumnya, nah ini yang menjadi persoalan juga pengawasan pelaksanaan pekerjaan. Terlebih lagi, izin usaha pertambangan itu dari provinsi dan pemerintah pusat,” imbuhnya.

Untuk itu, ia mengaku bahwa saat ini pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi merasa dilematis. Karena, pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi tidak memiliki kewenangan secara leluasa untuk menindak perusahaan tambang tersebut.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *