PPK dan PPS Kota Sukabumi Diminta Langsung Bergerak

Walikota Sukabumi
Walikota Sukabumi Achmad Fahmi menyaksikan pelantikan dan pengambilan sumpah panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2024 se-Kota Sukabumi di Resort Pangrango, Selasa (24/1).

SUKABUMI – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sukabumi, melantik dan mengambil sumpah panitia pemungutan suara (PPS) Pemilu 2024 sebanyak 99 di Resort Pangrango, Selasa (24/1).

Para PPS ini, menjadi garda terdepan dalam suksesnya penyelenggaraan pemilu 2024. Momen ini dihadiri Walikota Sukabumi Achmad Fahmi, Wakil Walikota Sukabumi, Andri Setiawan Hamami, unsur Forkopimda Kota Sukabumi, Ketua KPU Kota Sukabumi Sri Utami, dan Sekda Kota Sukabumi Dida Sembada.

Bacaan Lainnya

Dalam kesempatannya, Wali Kota Sukabumi, Achmad Fahmi mengatakan, ada sekitar 210 juta perkiraan pemilih se-Indonesia dan di Kota Sukabumi diperkirakan ada 230 ribu pemilih, namun kepastiannya masih menunggu daftar pemilih tetap.

”Pasca pelantikan PPK dan PPS langsung bergerak sesuai tahapan yang ditetapkan. Di mana tahapan pemilu sudah dimulai,” ujar Fahmi disela-sela kegiatan.

Menurut dia, ada lima jenis pemilu pada 14 Februari 2024, yakni pemilihan presiden, anggota DPR, anggota DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kota/Kabupaten. Sementara pilkada pada 27 November 2024 ada dua pemilihan yakni pilgub dan pilkada kota/kabupaten.

Sehingga kata Fahmi, agenda ini luar biasa dan dibutuhkan energi terbaik, sejak tahapan pemilu dan sudah dimulai termasuk rangkaian pelantikan PPS ini.

“Dengan energi yang besar dibutuhkan penyelenggara yang kuat, independen dan mobile dengan baik serta dibentuklah badan adhoc pemilu yakni PPK, PPS, KPPS, dan pantarlih,” terangnya.

Bersyukur sambung Fahmi, salah satu tahapan pembentukan badan adhoc, dilalui sekarang yakni PPS dan ke depan KPPS, pantarlih, sekretariat PPK, sekretariat PPS, dan petugas ketertiban. ”Saya ucapkan selamat dilantik jadi pasukan PPS untuk siap bekerja,” tambahnya.

Peran pentingnya penyelanggara pemilu kata Fahmi, yakni ketika dapat bekerja dengn baik, maka dapat melahirkan proses demokrasi yang akuntable, diakui keberadaannya dan kebenarannya. Betapa pentingnya penyelenggara pemilu, urgensi pemilu dan pilkada dalam konteks pengawalan.

Pemilu dilaksanakan sebagai bentuk hak konstitusional warga. Harapannya PPS mengarahkan warga ayo memilih dan jadi duta di wilayah. Harapannya tiga orang anggota PPS edukasi masyarakat karena mereka memiliki hak konstitusional.

Ketua KPU Kota Sukabumi, Sri Utami menuturkan, ada 408 orang mengikuti rekrutmen PPS menjalani verifikasi, tes tertulis berbasis komputer dan tes wawancara. Di mana akhirnya terpilih 99 orang sesuai jumlah kelurahan 33 dan setiap kelurahan 3 orang.

PPS kata Sri, menjadi pelaksana Pemilu di tingkat kelurahan atau desa. Sehingga PPS jadi ujung tombak pelaksanaan pemilu yang melakukan kebijakan KPU di tingkat desa/kelurahan. (*)

Pos terkait