PNS Dibolehkan Berpoligami

SUKABUMI – Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi tak akan melarang bagi para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkungannya jika ingin memiliki istri lebih dari satu atau berpoligami. Hanya saja, pihaknya mewanti-wanti agar menempuh prosedural yang ditentukan.

Selain harus mendapat restu istri tua, PNS yang ngebet beristri dua, harus juga mendapat izin dari pejabat berwenang atau pimpinan tempat ia berdinas. Lantaran belum lama ini, Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Biroksi (Kemenpan RB) telah memberhentikan dengan tidak hormat puluhan ASN yang berpoligami tanpa izin.

Bacaan Lainnya

Kepada Radar Sukabumi, Kepala Bidang Kepegawaian Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah mengaku, selama dirinya menjabat sebagai kepala bidang kepegawaian belum pernah menerima surat permohonan izin dari ASN untuk menikah lagi.

“Selama saya menjabat, belum ada yang mengajukan izin untuk menambah istri lagi. Secara aturan, memang jika ASN pria ingin menikah lagi, pertama harus mendapatkan izin dari istri tuanya dan diketahui oleh pejabat berwenang atau atasannya tempat ia ditugaskan,” jelasnya kepada Radar Sukabumi saat dihubungi, kemarin (12/1).

Ketentuan mengenai PNS beristri lebih dari satu, lanjut Taufik, diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi PNS. Pada Pasal 4 ayat 1 aturan itu disebutkan, PNS pria yang akan beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat.

“Selain istri pertama, yang tidak kalah penting yakni izin dari pejabat berwenang atau pimpinan tempat ia berdinas. Adapun untuk ASN wanita, tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga, keempat,” terangnya.

Selanjutnya, pasal 4 ayat 3 dijelaskan, permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diajukan secara tertulis. Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 3, harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

“Jadi, walaupun secara aturan diperbolehkan bagi PNS pria untuk memiliki istri lebih dari satu, tetap harus memiliki alasan yang kuat dan rasional,” sebutnya.

Selanjutnya, di Pasal 15 ayat 1 dijelaskan, PNS yang tidak melaporkan perkawinannya yang kedua,ketiga, keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

“Kalau tidak ada izin, tentunya itu pelanggaran berat bagi seorang ASN dan pastinya mendapatkan sanksi sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku,” pungkasnya. (upi/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.