Untuk itu, kepedulian masyarakat perlu ditingkatkan untuk melestarikan hewan langka itu,” katanya.
Ia menambahkan, sebelumnya pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam mengelola konservasi penyu pantai Pangumbahan.
Namun, sejak 2017 hingga saat ini pengelolaan konservasi ini dialihkan ke pemerintah Provinsi Jawa Barat. “Meski hewan penyu tersebut dilindungi undang-undang, tetapi populasinya semakin berkurang.
Bahkan terancam punah sehingga perlu mendapat perhatian khusus dari semua element, khususnya masyarakat setempat. Perdagangan telur penyu merupakan sebuah transaksi illegal.
Untuk itu, dalam menghentikan perdagangan telur penyu ini perlu kerjasama dari semua element. Jadi apabila, ada warga yang melakukan transaksi jual beli telur penyu, maka segera laporkan kepada kita atau aparat setempat,” pungkasnya. (den/e)
