Penampakan 331 Lapak PKL Puncak Bogor Dibongkar, Menolak Pindah!

Pemerintah Kabupaten Bogor membongkar 331 bangunan tanpa izin serta lapak PKL untuk di relokasi pada Rest area Gunung Mas. Foto : Hendi Novian / Radar Bogor.
Pemerintah Kabupaten Bogor membongkar 331 bangunan tanpa izin serta lapak PKL untuk di relokasi pada Rest area Gunung Mas. Foto : Hendi Novian / Radar Bogor.

BOGORLapak-lapak pedagang di sepanjang Jalan Raya Puncak, Kabupaten Bogor kini tinggal puing. Petugas gabungan membongkar 331 lapak pedagang kaki lima (PKL) dan bangunan liar.

Penggusuran diwarnai dengan aksi penolakan dan tangis pilu dari pedagang. Mereka enggan dipindahkan ke Rest Area Gunung Mas Puncak yang kini telah selesai dibangun.

Bacaan Lainnya

Sri Haryati hanya bisa menangis melihat lapak dagangannya dibongkar petugas pada Senin (24/6) pagi. Sudah delapan tahun dia bersama suaminya mengais rezeki dengan membuka warung kopi dan bensin eceran di Jalan Raya Puncak, Desa Tugu Selatan, Cisarua, Kab Bogor.

Kepada Radar Bogor (grup Radar Sukabumi), dia mengaku belum rela warung sekaligus tempat tinggalnya diratakan tanah.

“Kalau orang lain sudah punya rumah, kalau saya gak ada, tinggal di sini, tidur sama suami sama anak,” ucapnya.

Saat dibongkar pun, barang-barang seperti tempat tidur dan pakaiannya masih berada di dalam warung yang kadung tertimbun material. Menurutnya, pemerintah tidak peduli akan nasib masing-masing para pedagang. Seperti dirinya yang dalam kondisi kesusahan.

“Saya gak punya rumah karena kena tipu habis-habisan, sekarang kontrakan juga belum dapet,” tutur Sri disela isak tangisnya.

Setelah ini, dia mengaku akan tetap mengisi kios di Rest Area Gunung Mas Puncak. Meski dia khawatir pemasukan yang didapat tidak menutup biaya kebutuhan sehari-hari.

“Saya emang udah dapat kunci kios, pernah saya isi tapi gak ada pemasukan di sana,” katanya.

Sementara pedagang lainnya, Manah mengaku sudah turun-temurun berjualan di Jalan Raya Puncak. Saat itu, orang tuanya yang merupakan pensiunan karyawan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) Gunung Mas mendapat izin membuka warung di tempat tersebut.

“Sekarang pemerintah tega membongkar warung kami semua, padahal pindah ke rest area juga bukan solusi. Karena kami semua sudah coba buka di sana tapi gak ada hasil,” lirihnya.

Penertiban PKL ini sempat diwarnai dengan aksi kericuhan. Selain membawa kertas bertuliskan penolakan, para pedagang juga melakukan aksi pembakaran hingga memblokade Jalan Raya Puncak.

Kepala Satpol PP Kabupaten Bogor, Cecep Imam Nagarasid mengatakan, aksi penolakan dilakukan oleh pedagang yang masih menolak lapaknya ditertibkan.

“Ada penolakan tetapi dianggap wajar,” ujarnya.

Penertiban PKL kata dia sudah sesuai dengan Standard Operating Procedure (SOP). Pihaknya bahkan sudah jauh-jauh hari melakukan sosialiasi dan rapat koordinasi.

“Penataan ini sebetulnya direncanakan tahun lalu, namun terkendala pemilu dan sekarang baru dilaksanakan dalam 3 hari ke depan,” ucapnya.

Adapun penertiban dilakukan terhadap 331 lapak PKL dan bangunan liar yang dibagi ke dalam dua zona. Yakni dari Paralayang Gantole Puncak – Rest Area Gunung Mas, dan dari Rest Area Gunung Mas – Simpang Taman Safari.

Kegiatan ini, kata Cecep, bukan merupakan pembongkaran semata melainkan penataan PKL yang ada di Jalur Puncak untuk diarahkan ke Rest Area Gunung Mas.

“Dan ini harus dilaksanakan karena ini amanah yang telah direncanakan, mereka (pedagang) yang meminta terhadap rest area, ditata dan sudah dibikin tempatnya,” jelasnya.

Setelah ditertibkan, pedagang diharapkan segera pindah ke Rest Area Gunung Mas Puncak. Kepada para pedagang, dia meminta untuk tidak khawatir akan keberlangsungan usahanya.

Sebab, para pedagang juga akan dikelola serta dilakukan pembinaan oleh dinas terkait.

Sementara, Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu memastikan penertiban lapak PKL di sepanjang Jalur Puncak dilakukan secara humanis.

Pedagang yang ditertibkan akan ditata dan direlokasi ke Rest Area Gunung Mas Puncak. Dia menjelaskan, pemanfaatan rest area Puncak sangat penting. Selain memberikan jaminan dalam melakukan usaha, pihaknya juga ingin memberikan kenyamanan dan keamanan bagi para pedagang.

Penataan ini juga sesuai dengan amanah Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 tahun 2015 pasal 12 grup G terkait penertiban pada bangunan tanpa izin.
Perlu diketahui, Rest Area Gunung Mas telah dibangun sejak 8 tahun lalu pada tahun 2017.

Hal ini berdasarkan perjanjian antara para pedagang dan DPRD Kabupaten Bogor yang akan secara sukarela dipindahkan dan menempati jika rest area sudah terbangun.

“Rest area sudah kami bangun, tentu harus segera dimanfaatkan jangan sampai mubazir. Saya pikir sosialisasi sudah cukup, pemberitahuan sudah, pengumuman sudah. Hari ini kita dorong untuk ayo sama-sama memanfaatkan rest area ini,” beber Asmawa.

Untuk itu, dia meminta kepada seluruh pedagang kawasan Puncak untuk memahami bahwa penggeseran ini bukan hanya karena ketertiban umum, tetapi juga untuk estetika kawasan Puncak. Sebab, kawasan Puncak menjadi ikon Kabupaten Bogor, sehingga perlu dijaga estetikanya, keasriannya termasuk mengurangi terjadinya kemacetan di kawasan Puncak.

Selain itu, Pemkab Bogor memastikan akan terus melakukan penertiban, bukan hanya di Kawasan Puncak. Namun juga di seluruh wilayah Kabupaten Bogor.

“Kawasan-kawasan lain juga membutuhkan kehadiran kita seperti ini. Itulah tugas pemerintah salah satunya adalah menjadi regulator memastikan lahirnya ketertiban di tengah-tengah masyarakat,” pungkasnya. (cok/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *