Pemkot Sukabumi Sebar Anggaran DBHCHT ke 4 SKPD

  • Whatsapp
Bappeda Kota Sukabumi
Bappeda Kota Sukabumi

SUKABUMI – Pada 2021 ini, Pemerintah Kota Sukabumi menyebarkan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) ke empat Satuan Kinerja Pemerintah Daerah (SKPD).

Anggaran yang digelontorkan oleh pemerintah pusat melalui Program DBHCHT ini sebesar Rp4.540.886.000.

Bacaan Lainnya

“Iya, kalau melihat perjalanan di beberapa tahun kebelakang, anggaran DBHCHT yang diterima oleh Kota Sukabumi setiap tahunya selalu meningkat,”ujar Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi, Yudi Sutriana Selasa, (19/10).

Yudi mengungkapkan, berdasarkan Peraturan Kementrian Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.07/2020, tentang penggunaan, pemantauan, dan evaluasi, dana DBHCHT.

Tahun ini Pemkot Sukabumi kebagian anggaran dari DBHCHT tersebut sekitar Rp4.540.886.000. Anggaran sebesar itu, disebar ke empat intansi.

Yakni, Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, Perdagangan (Diskumindag), Bagian Perekonomian, Bappeda dan Dinas Kesehatan. “Berdasarkan hasil pemetaan, tahun ini ada empat intansi yang mendapatkan anggaran DBHCHT tersebut,”ujarnya.
Yudi menambahkan, dari empat intansi penerima pemanfaatan anggaran DBHCHT, Dinas Kesehatan yang tergolong paling besar diantara tiga penerima lainya. Yakni, mencapai 85 persen.

“Iya, Dinkes paling besar, sebab kegiatanya difokuskan seperti pemeliharaan sarana prasarana pendukung kesehatan, pengelolaan kesehatan, terutama dimasa pendemi Covid-19 ini,”terangnya.

Sejauh ini, penggunaan ataupun pemanfaatan anggaran DBHCHT di keempat intansi tersebut tergolong berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah ditentukan.

“Meskipun belum dilakukan evaluasi, namun pemanfaatnya dana DBHCHT tersebut sangat bagus,”katanya.

Sementara itu, Sub Bagian Program pada Bappeda Kota Sukabumi Rahmat Hidayat, mengungkapkan, jika anggaran DBHCHT yang diterima sekitar Rp120 juta digunakan untuk sosialisasi mengenai jual beli rokok ilegal yang nantinya akan dikenai sanksi pidana penjara dan atau denda sesuai dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai.

“Kita sosialisasikan informasi tersebut, melalui media cetak dan online,”katanya.

Selain melalui media, Pihaknya melaklukan sosialisasai lewat spanduk, pamplet, baliho dan sejenisnya yang disebar ke seluruh wilayah.

“Kita pasang baliho disetiap Kecamatan dan kelurahan yang isinya ajakan untuk gempur rokok ilegal, dan mengajak masyarakat untuk melaporkan jika ditemukan rokok ilegal kekantor pengawasan dan pelayanan bea dan cukai Bogor,”pungkasnya. (bal)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *