Pemkab Sukabumi Harus Siap-siap, Terkait CDOB KSU

  • Whatsapp
Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Kabupaten Sukabumi Utara (KSU)

SUKABUMI – Pemerintah provinsi Jawa Barat (Jabar) bersama DPRD Provinsi Jabar sudah menandatangani kesepakatan mengenai usulan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB). Ada tiga daerah yang diusulkan pemekarannya ke pemerintah pusat yakni Kabupaten Sukabumi Utara (KSU), Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.

Dengan adanya angin segar tersebut, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Sukabumi dari Fraksi PDI Perjuangan, M Jaenudin meminta Pemerintah Kabupaten Sukabumi segera merealisasikan persiapan-persiapan terkait CDOB KSU.

Bacaan Lainnya

“Terutama dalam masalah anggaran, harus sudah disiapkan dari sekarang,” pintanya saat dihubungi Radar Sukabumi, Jumat (11/12).

Karena menuru mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi ini, semua anggota dewan yang berangkat dari Sukabumi sangat mendukung penuh prihal terwujudnya CDOB KSU ini.

“Kami semua mendukung penuh dan siap memperjuangkannya bersama-sama agar CDOB KSU ini bisa terwujud,” tegasnya.

Hal senada juga dikatakan Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jabar dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS), Abdul Muiz, mengatakan bahwa nota pengantar usulan persetujuan bersama Gubernur dan DPRD untuk pembentukan tiga CDPOB sudah disampaikan dalam rapat paripurna 30 Juli 2020 lalu.

“Pemekaran harus didasari oleh tujuan esensi pemekaran sesuai UU 23 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu efektifitas penyelengaraan daerah, percepatan peningkatan kesejahteraan masyarkat, pelayanan publik, dan tata kelola pemerintahan,” terangnya.

Melihat luasnya wilayah Kabupaten Sukabumi dengan 47 kecamatan dan jumlah penduduk yang besar, serta perlunya pemeretaan pembangunan, optimslisasi potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Manusia (SDM) sudah sangat mendesak dilakukan pemekaran.

“Semua Fraksi telah menyampaikan pandangannya, pansus DPRD Jabar telah bekerja, mengkaji kelayakan persyaratan, dokumen, administrasi, dialog publik, kunjungan lapangan dan konsultasi dengan Kemendagri,” jelasnya.

Pansus telah menyampaikan laporan hasil akhir dan berkesimpulan ketiga daerah CDOB telah memenuhi persyaratan dari semua sisi. Sebagai anggota legislatif dapil Kota dan Kabupaten Sukabumi, sangat mendukung percepatan pembentukan CDOB KSU ini.

“Kami mendesak kepada pemerintah pusat, untuk segera melalukan pencabutan moratorium DOB.

Kemudian, mengajak seluruh elemen tokoh dan masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk bergandengan tangan demi terealisasinya CDOB KSU ini,” tukasnya.

Seperti diketahui, CDOB KSU ini menjadi satu dari tiga darah yang diusulkan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat kepada pemerintah pusat untuk dimekarkan. CDOB KSU dianggap telah siap dan memenuh persyaratan dasar dan persyaratan administratif sehingga diusulkan untuk segera dibahas oleh pemerintah pusat.

Kesiapan CDOB KSU ini, ditandatangani oleh surat persetujuan bersama antara Pemerintah Daerah (Pemda) Provinsi Jabar dan DPRD Jabar mengenai tiga CDPOB, yakni Kabupaten Sukabumi Utara, Kabupaten Garut Selatan, dan Kabupaten Bogor Barat.

Penandatanganan berlangsung dalam Rapat Paripurna DPRD Jabar tentang CDPOB, Pandangan Umum Fraksi-fraksi terhadap Tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), dan Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023 di Gedung DPRD Jabar, Kota Bandung, Jumat (4/12/2020).

Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil menjelaskan, kebijakan penataan daerah di Pemda Provinsi Jabar tertuang dalam misi tiga RPJMD 2018-2023.

“Yaitu mempercepat pertumbuhan dan pemerataan pembangunan berbasis lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan melalui peningkatan konektivitas wilayah dan penataan daerah dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan,” kata Kang Emil. (nur/hnd)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *