Pegawai Imigrasi Langsung Dipecat

SUKABUMI – Seorang oknum pegawai Imigrasi Kelas II Sukabumi berinisial BP tertangkap Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Tim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kriminal Khusus (Krimsus) Polda Jawa Barat pada Rabu (20/9) sekira pukul 12.30 WIB. Bahkan informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, pihak Imigrasi langsung menonaktifkan pelaku dari jabatannya.

BP sendiri yang menjabat sebagai Kasubsi Lalu Lintas Kementerian di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi Gol III B ini, di ciduk bersama dua orang temannya berinisial RI dan ER.

Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Agung Sampurno mengaku, pegawai Imigrasi Kelas II Sukabumi ini langsung dipecat dari jabatanya atas kelakuannya yang menyimpang dalam pembuatan paspor terhadap para pemohon paspor baru non elektronik dengan cara meminta tarif di luar aturan sebenarnya dan tidak sesuai dengan Standar Operasional Perosedur (SOP) di Kantor Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkum HAM).

“Surat penonaktifan saudara BP yang merupakan salah seorang oknum pegawai Imigrasi Kelas II ini, telah dibuat setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Polri. Ini dilakukan untuk membantu kelancaran proses penyidikan yang saat ini sedang berlangsung,” aku Agung saat dihubungi Radar Sukabumi, melalui telepon selulernya, Minggu (24/9).

Modus pungli pembuatan paspor sendiri, sambung Agung, BP telah bekerjasama melalui calo dengan memungut biaya Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) diluar yang ditetapkan.

Menurutnya, dalam proses terjadinya peristiwa pungli tersebut, hingga saat ini masih terus dilakukan pendalaman oleh penyidik Polri. “Untuk itu, Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi sejak awal penyelidikan telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan untuk kelancaran penyidikan,” lanjutnya.

Agung juga mengaku, Ditjen Imigrasi telah melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi terjadinya pungli dalam proses pelayanan keimigrasian baik kepada Warga Negara Indonesia (WNI) maupun pada Warga Negara Asing (WNA).

Seperti menerapkan teknologi informasi baik sejak awal permohonan, hingga proses pembayaran biaya PNBP yang dilakukan langsung melalui Bank Persepsi yang telah ditunjuk oleh pemerintah melalui proses elektronik.

Bahkan, layanan untuk kemudahan penggunaan teknologi informasi tersebut, dimaksudkan untuk menghilangkan terjadinya direct contact dengan petugas Imigrasi. Sehingga, akan menghindari terjadinya pungli, seperti yang terjadi saat ini.

“Untuk pembuatan paspor misalnya, proses antrian permohonan dilakukan dengan menggunakan aplikasi antrian permohonan paspor dan melalui WhatsApp. Dimana, masyarakat tidak perlu lagi mengantri yang berpotensi dapat dimanfaatkan oleh para calo,” ucapnya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk tidak menggunakan jasa pembuatan paspor melalui calo selama data dan identitas diri yang dimiliki adalah benar dan valid. Untuk itu, masyarakat tidak perlu khawatir jika tidak mendapatkan paspor.

“Apabila ditemukan adanya pungutan yang melebihi biaya PNBP yang sudah ditetapkan, dapat segera dilaporkan langsung kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat atau media lainnya seperi aplikasi Lapor atau Tim Saber Pungli baik yang ada pada tingkat daerah, wilayah atau pusat,” pinta Agung.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Yusri Yunus menjelaskan, penangkapan terhadap penyelenggara negara yang bekerja di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi ini bermula dari laporan warga kepada pihak kepolisian tentang adanya calo pembuatan paspor berinisial RI dan ER. Keduanya diketahui telah bekerjasama dengan oknum petugas Imigrasi Sukabumi.

“Setelah itu, anggota dari Tipikor Krimsus Polda Jawa Barat, langusng melakukan lidik pada Rabu 20 September 2017 sekitar pukul 10.30 WIB ke lokasi (Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi). Jadi kedua calo itu, telah bekerjasama dengan oknum petugas Imigrasi. Dimana, para calo berkeliaran dan memasang tarif antara Rp1.200.000 sampai Rp1.500.000 kepada para pemohon pembuat paspor baru non elektronik,” bebernya.

Sementara, korban yang telah membayar di luar ketentuan melalui calo RI dan ER terdapat tiga orang pemohon pembuat paspor. Yakni, Ajidin, Taufik Hilam dan Yandi Sulaiman. “Mereka itu telah dimintai uang untuk pembuatan paspor sebesar Rp900.000 untuk masing-masing satu berkas pemohon,” bebernya.

Para pelaku tersebut, dalam modus aksi punglinya mencari dan menawarkan jasa kepada para calon pembuat paspor baru non elektronik setelah mereka di tolak oleh petugas verifikasi Imigrasi dengan alasan berkas permohonannya tidak lengkap. Kemudian, para calo RI dan ER ini memberikan janji bisa membantu dengan alasan sudah ada kesempatan kerja sama dengan penyelenggara negara Imigrasi Kelas II Sukabumi.

“Jadi para calo ini menawarkan jasanya kepada para calon pembuat paspor asal sanggup membayar pembuatan paspor sebesar Rp1.200.000 sampai Rp1.500.000. Setelah berhasil, uangnya itu disetorkan kepada BP selaku Kasubsi Lalu Lintas Kementerian di Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi sebesar Rp800.000 sampai Rp900.000.

Padahal, menurut PP No 10 tahun 2015 atas perubahan PP No 45 tahun 2014 yang berlaku di Kemenkum HAM, pembuatan paspor itu hanya sebesar Rp355.000,” katanya.

Saat anggota dari Tipikor Krimsus Polda Jawa Barat melakukan OTT terhadap para pelaku pungli tersebut, pihaknya telah mengamankan sejumlah barang bukti. Diantaranya, Paspor atas nama Dede Rodiana, berkas pemohon pembuat paspor atas nama Ajidin, Taupik Hilman dan Yandi Sulaiman serta uang tunai sebesar Rp7.200.000, enam unit hand phone dari berbagai merk dan bukti print out penerbitan paspor satu bulan terakhir.

“Karena melakukan perbuatan pungli dengan cara memasang tarif di luar SOP dengan tujuan untuk dikomersilkan agar mendapatkan keuntungan, maka para pelaku akan dikenakan Pasal 5 Ayat (2), Pasal 5 Ayat 1 hurup A dan B, Pasal 11, Pasal 12 hurup (a), Pasal 12 hurup (b), Pasal 12 hurup (B) dan Pasal 55 atau Pasal 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” tegas Yusri.

Setelah melakukan OTT, pihaknya telah mengambil tindakan seperti melakukan lidik, pulbaket dan pengawasan lapangan. Selain itu, pihaknya juga melakukan penggeledahan, penyitaan, LP model A, melengkapi mindik, riksa terhadap para tersangka dan melakukan gelar perkara. “Setelah itu, kami akan melakukan penahanan dan mengangkat data handphone para pelaku celebrite atau cloning data serta melakukan pemblokiran terhdap no rekening,” pungkasnya. (cr13/e)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.