Listrik Naik, Emak-emak di Sukabumi Panik

Tarip-Listrik-Naik

SUKABUMI – Pemerintah dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) resmi menaikkan tarif listrik untuk golongan rumah tangga mampu 3.500 volt ampere (VA) ke atas. Tarif baru bakal berlaku mulai 1 Juli 2022.

Meskipun kenaikan ini tidak menyentuh masyarakat menengah ke bawah, namun hal ini tetap membuat emak-emak panik. Mereka takut kenaikan tersebut akan berdampak pada naiknya sejumlah kebutuhan masyarakat.

Bacaan Lainnya

“Ya meskipun kenaikannya untuk golongan rumah tangga mampu 3.500 volt ampere (VA) ke atas, tetap saja kami khawatir. Soalnya setiap ada kenaikan, pasti disusul dengan barang-barang yang ikut naik juga,” tegas Sri Nuraidah salah satu ibu rumah tangga asal Kelurahan Cikundul, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi.

Ia pun mengambil contoh ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax yang naik. Meskipun itu untuk golongan mampu, tapi tetap saja memberi dampak terhadap kebutuhan pokok. “Jangan sampai masyarakat kecil terus menjadi korbannya. Apalagi sekarang pun bahan pokok sudah pada naik,” akunya.

Sementara itu, PT PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Sukabumi menyebutkan, pemerintah memang sudah memutuskan untuk melakukan penyesuaian terhadap tarif listrik atau tarif adjustment kepada pelanggan rumah tangga mampu non subsidi tarif R2 dan R3 daya 3500 Volt Ampere (VA) ke atas dan golongan pemerintah tarif P1, P2 dan P3. Keputusan ini rencananya bakal diberlakukan sejak 1 Juli 2022 mendatang.

Humas PLN UP3 Sukabumi, Ayunia mengatakan, penyesuaian tarif ini untuk mewujudkan tarif listrik berkeadilan. “Artinya, memastikan bahwa masyarakan yang mampu tidak lagi menerima bantuan subsidi dari pemerintah. Sementara, untuk tarif golongan selain itu, tidak dilakukan penyesuaian,” kata Ayunia.

Menurutnya, penyesuaian tarif listrik ini tidak selalu berarti kenaikan, karena perubahannya mengacu pada empat indikator. Yakni, Indonesian Crude Price (ICP), Kurs, Inflasi dan harga patokan batubara.

“Penerapan kompensasi dikembalikan pada filosofi bantuan pemerintah, yaitu ditujukan bagi keluarga tidak mampu. Ini bukan kenaikan tarif, ini adalah adjustment, dimana bantuan atau kompensasi harus diterima keluarga yang memang berhak menerimanya,” ujarnya.

Sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Peraturan Menteri ESDM Nomor 29 tahun 2016, subsidi tarif listrik untuk rumah tangga dilaksanakan melalui PLN diberikan kepada pelanggan rumah tanggan dengan daya 450 VA dan 900 VA masyarakat prasejahtera yang masuk dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Selain melindungi keluarga tidak mampu, terdapat potensi pertumbuhan listrik yang sangat luar biasa pada tahun ini,” ungkapnya.

Ayunia menambahkan, pemerintah tetap memberikan kompensasi untuk pelanggan listrik rumah tangga, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), bisnis dan industry. “Ini merupakan bentuk kehadiran pemerintah untuk melindungi daya beli masyarakat, meningkatkan daya saing industri dan menjaga perekonomian nasional agar tetap stabil,” pungkasnya.

Selain menyasar golongan rumah tangga menengah ke atas, kenaikkan tarif listrik juga dikenakan pada gedung instansi pemerintahan dan penerangan jalan.

Kenaikan ditetapkan sebesar 17,64 persen untuk kelompok rumah tangga mampu kelompok R2 dengan daya 3.500-5.500 VA, kelompok R3 dengan daya 6.600 VA ke atas, gedung pemerintahan kelompok P1 berdaya 6.600 VA-200 kVA tegangan rendah, dan penerangan jalan atau P3 tegangan rendah.

Gedung instansi pemerintahan kategori P1 di antaranya kantor kecamatan, keluarahan, kepala desa, dan kantor dinas dengan daya listrik 6.600 VA hingga 200 kVA. Sementara gedung-gedung instansi pemerintah kategori P2 di antaranya kantor bupati, walikota, pelayanan publik, gedung DPR/DPRD, dan kantor kejaksaan dengan daya listrik di atas 200 kVA. Sedangkan kategori P3/TR untuk penerangan jalan umum.

Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo membeberkan bahwa total pelanggan rumah tangga di golongan R2 mencapai 1,7 juta pelanggan. Sementara golongan R3 terdapat 316 ribu pelanggan. ”Sedangkan sebanyak 74,2 juta pelanggan yang masih butuh bantuan tidak mengalami perubahan tarif,” ujarnya dalam sesi konferensi pers.

Darmawan menegaskan, tidak ada kenaikan bagi golongan rumah tangga di bawah 3.500 VA. Hal serupa juga diberlaku bagi golongan bisnis dan industri dengan yang mencakup seluruh golongan daya listrik. ”Tidak dinaikkannya tarif listrik untuk golongan bisnis dan industri dimaksudkan untuk menjaga daya beli masyarakat dan menekan angka inflasi,” tegas Darmawan.

Lebih lanjut Darmawan menjelaskan, kenaikan tarif listrik dihitung dari adanya kenaikan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik yang dihitung dari nilai kurs rupiah, harga minyak mentah Indonesia (ICP), inflasi, dan harga batu bara. ”Pada tahun 2022 saja, diproyeksikan pemerintah perlu menyiapkan kompensasi sebesar Rp 65,9 triliun,” urainya.(bam/radar sukabumi)

Listrik
Ilustrasi

Pos terkait

Tinggalkan Balasan