JAKARTA — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, angka total defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN hingga Januari 2021 tercatat sebesar Rp 45,7 triliun atau 0,26 persen terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB.
Angka tersebut lebih tinggi dari Desember 2020 yang sebesar Rp 34,8 triliun atau 0,23 persen terhadap PDB. Angka itu juga naik sebesar 31,5 persen dibandingkan Januari tahun lalu.
“Hal itu karena Januari tahun lalu belum mengalami Covid-19,” ujarnya dalam konferensi pers APBN Kita secara Virtual, Selasa (23/2).
Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2020, pemerintah menaikkan batas aman defisit dari 3 persen menjadi 6,34 persen. Kebijakan ini dilakukan dengan melihat tekanan ekonomi akibat pandemi Covid-19. Sedangkan dalam APBN 2021 defisit APBN ditargetkan Rp 1.006 triliun atau 5,7 persen terhadap PDB.
Sri Mulyani juga menuturkan, realisasi pendapatan negara hingga Januari 2021 sebesar Rp 100,1 triliun. Nilai itu turun 4,8 persen dibandingkan Januari 2020 yang sebesar Rp 105,1 triliun. Sedangkan total belanja negara mencapai Rp 1.743,6 triliun.
Sedangkan realisasi belanja negara hingga Januari 2021 sebesar Rp 145,8 triliun. Nilai itu naik 4,2 persen dibandingkan Januari 2020 yang sebesar Rp 139,9 triliun. Sementara, total belanja negara mencapai Rp 2.750 triliun.
Sri Mulyani juga mencatat keseimbangan primer defisit Rp 21 triliun. Dibandingkan dengan yang ada dalam Perpres 72, nilai itu berarti keseimbangan primer sebesar 83,2 persen.
Pendapatan negara pada Januari 2021 sebesar Rp 100,1 triliun yang bersumber dari penerimaan pajak Rp 68,5 triliun, kepabeanan dan cukai Rp 12,5 triliun, PNBP Rp 19,1 triliun. Sedangkan hibah nol.
