SUKABUMI — Suara penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berlanjut. Kali ini, giliran sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB HIMASI) dan Aliansi Masyarakat Palabuhanratu melakukan aksi Demo di Gedung DPRD, Jumat (9/9/2022).
Aliansi Masyarakat dan PB Himasi serta komunitas lain melakukan aksi di Gedung DPRD Kota Sukabumi di Jalan Ir H Djuanda. Sementara puluhan mahasiswa dari Aliansi Masyarakat Palabuhanratu menyuarakan aspirasinya ke gedung DPRD Kabupaten Sukabumi, Jalan Komplek Perkantoran Jajaway, Desa Citepus.
Diketahui, PB Himasi bersama komunitas dan lembaga lain sebelum mendatangi gedung DPRD, mahasiswa dan massa driver ojek online melakukan unjuk rasa di Kantor Pertamina Sales Area Sukabumi tepatnya di Jalan Siliwangi. Dalam aksinya, massa mendesak pemerintah daerah dan DPRD mengawasi Pertamina dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Asal Sukabumi (PB HIMASI), Danial Fadhilah mengatakan, pada aksi kali ini terdapat beberapa tuntutan yang disampaikan kepada DPR dan Pertamina. “Kami menolak kenaikan BBM. Kami sengaja mendatangi DPRD agar bisa menyampaikannya kepada pemerintah pusat. Kemudian, kami juga mendesak agar dapat mendistribusikan BBM bersubsidi secara menyeluruh dan tepat sasaran,” kata Danial kepada wartawan, Jumat (9/9).
Dalam aksi tersebut, massa juga membuat surat perjanjian dan langsung ditandatangani Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi, Jona Arizona. Dalam perjanjian tersebut, salah satunya pemerintah dan DPRD Kota Sukabumi wajib mendorong dan melakukan pengawasan terhadap Pertamina Sales Area Sukabumi agar BBM bersubsidi tepat sasaran.
“Selain itu, mendesak Pertamina untuk memberikan sanksi tegas kepada SPBU yang nakal. Lalu, melakukan penutupan SPBU jika terbukti menyalurkan BBM bersubsidi tidak tepat sasaran. Jika penerima pernyataan perjanjian ini tidak melaksanakan apa yang dimaksud dalam pasal-pasal di atas, maka pemberi pernyataan perjanjian dapat membawa ke jalur hukum,” pungkasnya.
Sementara itu, puluhan mahasiswa dari Aliansi Masyarakat Palabuhanratu menyuarakan aspirasinya ke gedung DPRD Kabupaten Sukabumi. Kedatangan mereka untuk menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diumumkan beberapa waktu lalu.
Pantauan dilapangan kedatangan puluhan mahasiswa langsung disambut ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara didampingi anggota yang lainnya seperti Leni Liawati dari fraksi partai PKS serta dengan pengawalan ketat dari aparat gabungan TNI, Polri, satpol pp serta unsur terkait lainnya
Kordinator aksi Ruli Pirizki mengungkapkan sebanyak kuurang lebih sebanyak 68 orang mahasiswa tergabung dalam aliansi masyarakat Palabuhanratu melakukan orasi didepan gedung DPRD Kabupaten Sukabumi.
Aksi yang dilaksanakan, kata Ruli intinya mendesak DPRD Kabupaten Sukabumi untuk membuat surat penolokan harga kenaikan BBM yang selanjutnga untuk dibuatkan tembusan kepada DPR RI.
“Hasilnya kami tadi diterima ketua DPRD, dan beliau menyetujui tuntutan dari aliansi masyarakat Palabuhanratu dan akan memberikan surat rekomendasi untuk menyampaikan aspirasi ini kepada pemerintah pusat,” ujar Ruli. Jumat, (9/9).
“Tadi bertemu dengan ketua DPRD dan sudah menandatangani surat pernyataan dari kami, langkah kedepan kami menunggu surat yang kami berikan itu di sampaikan kepusat, jika belum juga di sampaikan kami akan melakukan aksi susulan dengan massa lebih banyak,” imbunya.
Sementara itu ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan setelah menerima dan mendengar tuntutan puluhan mahasiwa perihal menolak kenaikan BBM, sudah membuat surat rekomendasi dari DPRD Kabupaten Sukabumi untuk memperjuangkan aspirasi ke tingkat lebih tinggi, baik Provinsi Jawa Barat maupun kepada Pemerintah Pusat.
“Iya tadi saya langsung menandatangani surat rekomendasinya, nantinya kita akan masukan agenda rapat kerja gabungan fraksi di DPRD, kita agendakan Senin, setelah disepakati, disetujui oleh seluruh fraksi, maka kita akan melayangkan surat tersebut ke pusat yakni DPR RI dan juga tembusannya ke Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.
“Nanti kita akan lihat apa tanggapannya, jawaban dari Jawa Barat maupun dari Pusat, tentunya kita akan sampaikan lagi kepada peserta aksi yang tadi. Saya rasa aksi masyarakat menyampaikan aspirasi ini hal yang harus ditindak lanjuti, kita sebagai anggota DPRD mempunyai kewajiban menampung aspirasi daripada masyarakat, juga mempunyai tugas untuk memperjuangkan,” sambungnya.
Masih kata Yudha, adapun perihal mengenai bisa dan tidak diturunkan lagi harga BBM tersebut, pihaknya menyerahkan kepada pemerintah pusat dan juga DPR RI yang nantinya pasti akan melakukan langkah-langkah lanjutannya.
