RADAR SUKABUMI – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Progresif Sukabumi menggeruduk Kantor DPRD Kota Sukabumi. Belasan mahasiswa tersebut mempertanyakan kenaikannya tunjangan anggota DPRD Kota Sukabumi ditengah pandemi Covid-19.
Mahasiswa meminta DPRD dan Pemerintah Kota Sukabumi untuk membatalkan kenaikan tunjangan transportasi dan Perumahan anggota DPRD Kota Sukabumi.
” Kami meminta DPRD dan Wali Kota Sukabumi untuk membatalkan kenaikan tunjangan transfortasi dan perumahan anggota DPRD dalam perubahan APBD 2020,” kata Koordinator aksi, Rayhan.
Berdasarkan informasi yang didapat, kata Rayhan, saat ini kenaikan tunjangan anggota DPRD tersebut belum disahkan karena masih menunggu keputusan dari Walikota Sukabumi.
” Kenaikan tunjangan tersebut sangat tidak wajar, karena disaat pandemi Covid, semua pihak tengah mengalami kesusahan, dan melebihi tunjangan dari Kota serta Kabupaten di Jawa Barat,” katanya.
Ia menambahkan, oleh karena itu pihaknya mendesak Walikota untuk segera membatalkan kenaikan tunjangan anggota DPRD dalam anggaran perubahan 2020.
” Lebih baik disalurkan pada masyarakat yang terdampak Covid-19, jangan sampai aji mumpung ketika seperti ini memanfaatkan situasi menaikan tunjangan, ” jelasnya.
