SUKABUMI – Direktur Jenderal (Dirjen) Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Yulia Jaya Nirmawati, menegaskan bahwa keberhasilan Reforma Agraria bukan hanya tanggung jawab Kementerian ATR/BPN, melainkan memerlukan dukungan, sinergi, dan kolaborasi lintas sektor.
“Reforma Agraria ini bukan hanya pekerjaan rumah ATR/BPN. Kami membutuhkan dukungan dan kerja sama dari kementerian, lembaga, serta semua pemangku kepentingan. Bukan hanya sama-sama bekerja, tetapi benar-benar bekerja sama,” ujar Yulia saat menjadi narasumber dalam Panel Diskusi Asia Land Forum 2025 di Mercure Jakarta Batavia yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN, Rabu (19/02/2025).
Menurut Yulia, salah satu tantangan terbesar dalam mewujudkan Reforma Agraria adalah tumpang tindih pengelolaan lahan, yang hanya bisa diselesaikan dengan menghapus ego sektoral antar instansi.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat sipil (CSO), akademisi, kelompok masyarakat, serta aparat penegak hukum (APH). “Keberhasilan Reforma Agraria sangat bergantung pada harmonisasi kebijakan dan regulasi yang menjamin kepastian hukum di berbagai sektor,” jelasnya.
Dirjen Penataan Agraria menegaskan bahwa tujuan utama Reforma Agraria adalah memastikan masyarakat mendapatkan manfaat langsung. Ia menyoroti bahwa keterbatasan kepemilikan lahan masih menjadi kendala besar bagi kesejahteraan petani dan sektor pertanian, yang merupakan salah satu penyumbang utama tenaga kerja dan pendapatan di Indonesia.
“Keterlibatan semua pihak sangat penting agar manfaat Reforma Agraria benar-benar dirasakan oleh masyarakat, terutama mereka yang berjuang untuk hak atas tanah demi masa depan yang berkelanjutan dan berkeadilan,” tegasnya.
Diskusi ini turut menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan, Budiman Sudjatmiko; Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria, Dewi Kartika; serta perwakilan dari kementerian/lembaga terkait dan akademisi.
Hadir mendampingi Dirjen Penataan Agraria, sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria, yang turut berperan dalam membahas strategi percepatan Reforma Agraria di Indonesia. Pungkasnya. (Den)
