DINAS Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Sukabumi memonitoring dan evaluasi (Monev) seluruh pembangunan yang ada di wilayah kerjanya. Ini agar pembangunan sesuai dengan kontrak juga kualitas perkerjaan.
Kepala Dinas PU Kabupaten Sukabumi, Asep Japar mengatakan, Monev dilakukan untuk mengetahui langsung sejauh mana pekerjaan yang sedang dikerjakan oleh pihak ketiga. Misalnya saja, pembangunan irigasi di Kampung Cihideung, Desa/Kecamatan Curugkembar dan daerah irigasi di Desa Cimahi, Kecamatan Cidadap.
“Ini kewajiban kami untuk melihat langsung seperti apa hasil pekerjaan pihak ketiga dan membangun saluran irigasi di setiap titik lokasi,” kata Asep kepada Radar Sukabumi, kemarin (13/8).
Pria yang akrab disapa Asjap ini memaparkan, pekerjaan irigasi yang ditinjaunya itu belum lama dikerjakan. Untuk memeriksa hasil pekerjaan, maka ia pun mengecek kondisinya secara langsung agar pekerjaan itu sesuai dengan RAB.
“Jika melihat kondisi fisik, sebagian sudah dibangun cukup bagus. Mudah-mudahan sampai September atau Oktober 2019 nanti selesai, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan,” ujarnya.
Menurutnya, tidak menutup kemungkinan masih ada pembangunan yang kurang baik sehingga perlu dilakukan Monev secara berkesinambungan. “Sejauh ini kondisi irigasi yang ada di Kabupaten Sukabumi cukup baik. Ya, meskipun masih ada yang perlu diperbaiki,” tandasnya.
Asjap mengaku belum menemukan kendala signifikan yang dapat menghambat proses pengbangunan di wilayah Kabupaten Sukabumi, baik pembangunan jalan, irigasi maupun jembatan. “Alhamdulillah sejauh ini tidak ada kendala yang menghambat proses pembangunan. Semua berjalan lancar,” ibuhnya.
Asjap menambahkan, selain melakukan pemantauan hasil pekerjaan pihak ketiga, ia pun memberikan pembinaan kepada setiap pegawai di lingkup Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD). “Kami harap, semua unsur bisa bekerjasama dengan baik khususnya masyarakat agar bisa bersama memelihara pembangunan di setiap daerah,” tuturnya.
Mantan Kadis Koperindag ini pun berharap masyarakat bisa sabar bila harapannya belum terpenuhi. Karena pemerintah daerah tidak bisa melakukan pembangunan secara bersamaan mengingat anggaran yang ada tidak sebanding dengan kerusakan jembatan, jalan maupun irigasi. “Perbaikan ini dilakukan secara bertahap, karena tidak mungkin dengan minimnya anggaran bisa melakukan pembangunan secara bersamaan,” pungkasnya. (bam/adv)
