Di Kota Sukabumi Ngisi Pertalite Bakal Sulit, Harus Pakai MyPertamina

My-Pertamina

SUKABUMI – PT Pertamina (Persero) terus mematangkan kebijakan pembelian BBM bersubsidi menggunakan MyPertamina. Pjs Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading Pertamina Irto Ginting menuturkan kebijakan itu dilakukan per 1 Juli mendatang di lima wilayah yang telah ditentukan. (Selengkapnya lihat grafis)

Lantas, kepada siapa saja peruntukkan kebijakan itu? Irto menjelaskan, khusus untuk Pertalite, hingga saat ini belum ada kriteria khusus jenis kendaraan apa saja yang berhak. Hal itu disebabkan karena kriteria peruntukkan kendaraan itu masih menunggu proses finalisasi revisi Perpres 191 tahun 2014.

Bacaan Lainnya

“Selama proses pendaftaran dalam 2 minggu, proses pembelian masih seperti biasa. Ini salah satu bentuk sosialisasi,” ujarnya kepada Jawa Pos, kemarin (28/6).

Siapapun boleh melakukan pendaftaran kendaraannya melalui MyPertamina. Nantinya, Pertamina akan melakukan verifikasi dan pencocokan data lebih lanjut, apakah yang bersangkutan berhak menerima atau tidak.

Irto belum memastikan kapan revisi Perpres 191 tahun 2014 itu akan rampung. Sehingga, hingga saat ini Pertalite masih bisa disalurkan seperti biasanya. Sementara, untuk solar, masih sesuai dengan aturan yang ditetapkan. “Untuk solar sudah ada sesuai dengan kriteria pada Perpres 191 tahun 2014,” imbuhnya.

Dia mengimbau agar kendaraan industri dan masyarakat mampu agar membeli BBM non subsidi. “Dengan demikian maka solar subsidi bisa lebih tepat sasaran ke mereka yang berhak dan membutuhkan,” jelasnya.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Barat Eko Kristiawan menyampaikan bahwa pada periode 1 juli nanti akan ada 4 kota / kabupaten di Jawa Barat yang akan dilakukan uji coba untuk transaksi pertalite dan solar bagi pengguna kendaraan roda empat terdaftar.

“Kota Bandung, Kota Sukabumi, Kota Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis akan menjadi 4 kota / kabupaten yang terlebih dahulu mulai dilakukan pendataan bagi pemilik kendaraan roda empat melalui laman subsiditepat.mypertamina.id sebagai website untuk pendaftaran masyarakat,” ujar Eko.

Ia pun menekankan bahwa Pertamina Patra Niaga sebagai operator yang ditunjuk Pemerintah dalam menyalurkan BBM Subsidi harus mematuhi regulasi yang berlaku. Diantaranya memastikan penyaluran pertalite dan solar ini tepat sasaran dan tepat kuota.

“Perlu diketahui masyarakat, bahwa di 4 kota / kabupaten ini masyarakat tidak perlu khawatir apabila belum mengunduh aplikasi MyPertamina, karena untuk registrasi cukup melakukan pendaftaran di website subsiditepat.mypertamina.id tersebut,” katanya.

Eko melanjutkan, jika kendaraan dan identitas masyarakat sudah terkonfirmasi dan terdaftar, kemudian pengguna tersebut akan mendapatkan QR Code Unik yang dapat digunakan melalui aplikasi MyPertamina ataupun di print / simpan di galeri ponsel masing masing, lalu QR Code tersebut nantinya akan dicocokan datanya di SPBU sebelum Pertamina melayani transaksi Pertalite dan Solar.

“Jadi untuk pembayaran pun, masih sama dengan transaksi seperti biasa. Masyarakat memiliki banyak opsi, mulai dari pembayaran tunai (uang cash), kartu kredit/debit, ataupun pilihan non tunai lainnya, tidak terbatas hanya menggunakan MyPertamina,” tambah Eko

Selanjutnya, uji coba di wilayah lain akan dilakukan secara bertahap sambil memastikan kesiapan infrastruktur dan kesisteman. Masyarakat dapat menghubungi Pertamina Call Center (PCC) 135 serta sosial media resmi @ptpertaminapatraniaga dan @mypertamina untuk informasi lebih lanjut.

Sementara itu, menanggapi mengenai rencana penerapan prosedur baru untuk pembelian bbm jenis Pertalite dan Solar, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organda Ateng Aryono mengatakan bahwa pihaknya belum menerima petunjuk teknis lebih jauh mengenai regulasi tersebut.

Namun, pada dasarnya, Organda menyebut akan mendukung kebijakan dan upaya pemerintah dalam menertibkan pembelian bbm agar sesuai dengan target pasar.

”Dan kami sudah sangat siap jika yang diperlukan adalah registrasi kendaraan atau pendataan armada. Sebab, sebelum ada skema seperti ini kami sudah punya semua database armada kita,” ujar Ateng, kemarin (28/6).

Ateng menyebutkan, selama ini pengusaha angkutan darat seperti truk seringkali dituding menjadi salah satu oknum penimbunan solar. Misalnya dengan truk dengan desain tangki khusus. Dirinya pun berharap dengan skema baru nanti, hal-hal tersebut dapat diminimalisir. ”Jadi kalau nanti yang seperti itu ada ketahuan, silahkan pemerintah sikat saja,” tegas Ateng.

Turut menambahkan, Ketua Umum Organda Adrianto Djokosoetono menegaskan bahwa sampai saat ini pihaknya terus melakukan sosialisasi kepada semua anggota terkait penggunaan aplikasi tersebut. Adrianto menyebutkan bahwa asosiasi belum bisa memberikan catatan atau masukan lebih jauh karena regulasi baru saja diumumkan dan pengusaha belum mendapatkan juknis pelaksanaannya.

”Sepanjang kami ketahui sampai sekarang masih berupa pendaftaran via aplikasi ataupun website. Masih belum ada masukan terkait masa pendaftaran yang tentunya diperlukan waktu sosialisasi,” pungkasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Jawa Timur (Jatim) Sundoro mendukung penuh proyek percontohan penyaluran BBM tersubsidi di Indonesia.

Menurutnya, sudah seharusnya bahan bakar mesin (BBM) yang mendapatkan subsidi tersalur ke kendaraan yang tepat. Karena itu, dia tak mempermasalahkan kalau sistem tersebut akhirnya diratakan di semua wilayah. “Sekarang simpulnya ada di Pertamina. Apakah siap untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dia mengatakan, aturan bahwa BBM seperti pertalite atau biosolar tak boleh dikonsumsi kendaraan mewah sudah disebut sejak lama. Namun, kenyataannya masih banyak penyelewengan di tingkat lapangan. Karena itulah, pengusaha truk seperti dia mengaku khawatir jika ada pembatasan BBM.

Selama pemerintah bisa menepati kuota truk angkutan barang sesuai kebijakan, Sundoro mengatakan pihaknya tak akan mengeluh saat harus menggunakan aplikasi dalam pembelian BBM. “Seperti yang sudah kami tegaskan berkali-kali. Kami senang melakukan kebijakan apa pun itu, termasuk kenaikan harga, selama tidak ada kelangkaan,” imbuhnya. (dee/bil/agf)

CARA PENDAFTARAN MYPERTAMINA

– Pendaftaran bisa di aplikasi MyPertamina atau website subsiditepat.mypertamina.id.
– Siapkan KTP, STNK, foto kendaraan, dan dokumen pendukung lainnya.
– Buka website subsiditepat.mypertamina.id.
– Centang informasi ”memahami persyaratan”.
– Klik ”daftar sekarang”.
– Ikuti instruksi di website tersebut.
– Tunggu pencocokan data maksimal 7 hari kerja di alamat e-mail yang telah didaftarkan atau cek status pendaftaran di website secara berkala.
– Apabila sudah terkonfirmasi, unduh kode QR dan simpan untuk bertransaksi di SPBU Pertamina.

*Keterangan
– Pendaftaran dibuka pada 1 Juli 2022. Uji coba dilakukan di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Jawa Barat, dan DIJ.

Lokasi Implementasi Tahap I
1. Kota Sukabumi
2. Kota Bukittinggi
3. Kab Agam
4. Kota Padang Panjang
5. Kab Tanah Datar
6. Kota Banjarmasin
7. Kota Bandung
8. Kota Tasikmalaya
9. Kab Ciamis
10. Kota Manado
11. Kota Jogjakarta

Sumber: Pertamina, diolah

Pos terkait

Tinggalkan Balasan