SUKABUMI – Pemutusan Hubungan Kerja (PKH) tengah menghantui ribuan buruh di Kabupaten Sukabumi. Ancaman ini timbul akibat krisi global yang sedang terjadi saat ini. Para buruh yang terancam PHK ini, bekerja di sektor industri padat karya.
Menanggapi ancaman tersebut, Dewan Pengurus Cabang Federasi Serikat Buruh Garmen Kerajinan Tekstil Kulit Sepatu dan Sentra Industri Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (DPC FSB GARTEKS-KSBSI) Kabupaten Sukabumi menilai, mengenai hal itu bisa saja terjadi akibat dampak Internasional.
“Jalur distribusi berupa Global Suply Chain atau terhambatnya jalur suplai bahan baku, khususunya untuk sektor padat karya menjadi faktor utama,” kata Ketua DPC FSB Garteks KSBSI Kabupaten Sukabumi, Abdul Aziz Pristiadi kepada Radar Sukabumi pada Senin (11/07).
Persoalan ini, sambung Aziz, merupakan salah satu yang dapat menjadi dasar perusahaan yang bergerak dalam bidang padat karya atau garmen hingga berencana dan tengah melakukan pengurangan pekerjanya atau PHK.
Pihaknya menilai, kedepannya bilamana PHK terjadi secara massal oleh pihak perusahaan, maka pihak perusahaan dapat membangun hubungan industrial dan membangun komunikasi yang baik dengan serikat pekerja atau serikat buruh.
“Karena ada mekanisme kaitan dengan penyelesaian soal persilisihan. Selain itu, PHK itu terjadi dikhawatirkan akan muncul banyak perselisihan, khusus mengenai PHK yang terjadi di perusahaan tersebut,” tandasnya.
Ia menyarankan harus ada langkah antisipatif dan komunikasi secara hubungan industrial yang baik antara perusahaan dengan serikat pekerja yang ada di perusahaan itu. Ini harus dilakukan sehingga dapat meminimalisir perselisihan-perselisihan yang akan semakin panjang dan luas ke depannya.
“Untuk itu, kami berharap perusahaan baik juga pemerintah agar bisa mengantisipasi hal-hal yang dapat berpotensi terhadap pengurangan atau perselisihan dari dampak PHK tersebut. Dengan cara, membangun hubungan industrial di masing-masing perusahaan itu sendiri,” pinta Aziz.
Wacana PHK besar-besaran sendiri, sebelumnya disampaikan langsung oleh Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kabupaten Sukabumi. Mereka mengklaim, terdapat ribuan buruh yang berkerja di sektor industri padat karya yang beraktivitas di Kabupaten Sukabumi akan terancam PHK akibat dampak krisis global.
Ketua Dewan Pimpinan Kabupaten Asosiasi Pengusaha Indonesia (DPK Apindo) Kabupaten Sukabumi, Sudarno mengatakan, adanya gejolak perekonomian di negara mayoritas buyer industri garment di Indonesia, berpengaruh besar terhadap perkembangan order-order yang diberikan ke negara tujuan atau negara tempat produsen, terutama di Indonesia.
“Khsusunya untuk di Kabupaten Sukabumi, terhitung pada Juli 2022 ini, sudah ada beberapa perusahaan yang bergerak pada industri padat karya atau industri garment ordernya di cancel atau dipending. Kemudian ada juga yang dilakukan pengurangan dari order sebelumnya,” ungkapnya.
Bahkan di Kabupaten Sukabumi, sudah ada 10 perusahaan yang melakukan rencana dan sudah memulai per Juli 2022 ini melakukan pengurangan karyawannya atau PHK. Ini harus mendapatkan perhatian serius.
Lantaran, dengan semakin banyaknya angkatan kerja yang membutuhkan lapangan pekerjaan, tapi justru pada kondisi saat ini malah ada pengurangan karyawan dengan jumlah yang cukup sigsnifikan.
“Jadi dari 10 perusahaan itu, ada sekitar 4.650 orang karyawan yang sedang dan akan di proses PHK sampai Oktober 2022 nanti. Belum lagi akan ada perusahaan yang berencana meliburkan karyawannya,” bebernya lagi.
Saat ini, DPK Apindo Kabupaten Sukabumi sedang melakukan pendataan secara real. Namun, berdasarkan data sementara dari jumlah total 72 perusahaan yang tercatat sebagai anggota Apindo, hanya sekitar 35 perusahaan yang bergerak dalam bidang padat karya atau garment. “Jadi hampir 50 persen jumlah perusahaan yang terdata di Apindo akan terkena dampak dari krisis global itu,” ujar Sudarno.
Menurutnya, pendataan ini perlu dilakukan untuk mengetahui apakah semua perusahaan itu terkena dampak dari pengurangan order, cancel order maupun pending ordernya.
Sehingga, berdampak pada PHK karyawan dan meliburkan karyawannya. Namun demikian, per 9 Juli 2022 sudah ada sepuluh perusahaan yang menyampaikan datanya kepada DPK Apindo Kabupaten Sukabumi dengan jumlah 4.650 pekerja yang akan dilakukan pengurangan sampai Oktober 2022 nanti. “Tentunya jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan informasi yang akan diterima oleh kami,” tandasnya.
DPK Apindo pun berharap kepada para buruh, agar dapat memahami dan mengerti akan situasi dan kondisi saat ini. Karena ini merupakan fakta yang harus diterima.
Terlebih lagi, para pengusaha pun tidak berkeinginan untuk melakukan pengurangan karyawannya. Lantaran, semakin berkurangnya karyawan, maka secara otomatis pasti akan semakin berkurang hasil produksi dan akan semakin berkurang quantity ekspor terhadap income yang diterima oleh perusahaan.
“Tetapi yang kita harapkan, para buruh dapat memahami ini dengan harapan krisis atau resesi global itu terjadi tidak dalam waktu lama. Sehingga, order-order dari para buyer di Amerika bisa normal kembali dan perusahaan pun bisa melakukan rekruitmen kembali untuk meneruskan dan mengembangkan industrinya,” akunya.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sukabumi, Usman Jaelani kepada Radar Sukabumi mengatakan, pemerintah daerah saat ini tengah melakukan kajian dan antisipasi yang mungkin bisa dilakukan.
Sementara untuk menyikapi dampak krisis global itu, akan diatasi melalui program padat karya. “Jika akan ada dampak dari krisis global, dimana setiap perusahaan akan melakukan PHK secara besar-besaran, itu akan diatasi dengan padat karya. Tetapi itu tergantung dengan adanya besaran program dari pemerintah daerah,” kata Usaman.
Program padat karya ini, disamping pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi selain bisa mempekerjakan mereka yang mengalami pengangguran, juga infrastuktur bisa terbangun. Namun demikian, itu tergantung dari anggaran yang diberikan pemerintah dalam menyikapi krisis global. “Selain itu, kita juga akan mendorong pelatihan-pelatihan melalui BLK dan lainnya,” bebernya.
Pelatihan melalui padat karya ini, sangat penting dilakukan agar mereka atau warga yang menganggur bisa memiliki skill yang baik. Sehingga, dapat bersaing. “Jumlah total buruh saat ini, rata-rata sekitar 200.000 karyawan. Nah dari ratusan ribu ini, kemungkinan 50 persennya akan terkena dampak dari krisis global. Tapi mudah-mudahan jangan sampai terjadi,” harapnya.(den/radar sukabumi)
