Dana BOP Tak Cair, Himpaudi Kota Sukabumi Ngadu ke Dewan

  • Whatsapp
PERTEMUAN: Fraksi PKS Kota Sukabumi saat menerima aduan dari Himpaudi di kantor DPRD Kota Sukabumi, Jumat, (4/6).

CIKOLE – Fraksi PKS Kota Sukabumi menampung sejumlah keluhan yang dirasakan oleh pendidikan anak usia dini (PAUD). Salah satunya terkait terkendalanya pencairan dana Bantuan Operasional ( BOP) yang selalu diterima oleh PAUD setiap tahunnnya.

“Iya hari ini kita kedatangan tamu dari Himpunan Pendidik dan tenaga Kependidikan anak usai dini Indonesia (Himpuadi) cabang Kota Sukabumi. Mereka meminta fraksi PKS untuk membantu dan mempertanyakan tidak adanya BOP,” ujar Ketua Fraksi PKS Kota Sukabumi, Lukmansyah kepada Radar Sukabumi, Jumat (4/6).

Bacaan Lainnya

Dikatakannya, anggaran BOP yang diterima PAUD setiap tahunnya Rp. 600 ribu per siswa untuk di tahun 2021 ini, tidak bisa dicairkan. Ini dikarenakan adanya perubahan regulasi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Anggarannya sudah muncul, tapi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak bisa mencairkan karena ada regulasi yang baru,” ujarnya.

Dijelaskannya, dalam regulasi sebelumnya itu ada Bantuan Penyelenggaraan Rintisan Satuan PAUD Sejenis (SPS). Tapi di tahun ini dalam regulasinya, PAUD dan sejenisnya tidak mendapatkan bantuan operasional.

“Ada sebanyak 43 lembaga biasanya mendapatkan bantuan tersebut. Sementara pengurus dan pihak sekolah dalam menutupi biaya operasionalnya sudah pinjam uang kesana kemari,” ujarnya.

Pihaknya akan mencoba berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi dalam mempertanyakan hal ini.

Bahkan dirinya akan menghubungi dan berkirim surat ke Fraksi PKS di Senayan, supaya permasalahan di daerah mendapatkan solusi.

“Ini kaitannya dengan pemerintah pusat, karena aturannya itu dari pusat. Di daerah tidak bermasalah, karena uangnya sudah ada, hanya aturan berubah jadi Dinas pun tidak berani mencairkan, dikhawatirkan menjadi masalah,” jelasnya. (bal)

Pos terkait