Adanya peristiwa itu, Heri Suryana berharap APBD kabupaten Sukabumi khususnya untuk kesehatan agar dibuka lagi untuk kesehatan masyarakat yang kurang mampu, dan dianggarkan kembali dari APBD, terutama untuk layanan KIS warga yang tidak mampu.
“Karena pada saat ini dijelaskan di undang undang kesehatan warga itu dijamin oleh negara, emang pada saat ini ada KIS dari pusat, tapi tidak bisa langsung masukan Ke DTKS data, itu juga sudah dimasukan sebetulnya, tapi dari kabupaten tidak ada anggarannya informasinya,” kata Heri.
“Harapan saya kepada pemerintah agar menganggarkan secepatnya untuk membuka KIS APBD lagi untuk kesehatan masyarakat yang kurang mampu, jangan sampai warga yang sakit tidak punya KIS, tidak punya uang, mereka tidak mau ke rumah sakit karena tidak mampu membayar dan akhirnya tidak tertolong,” paparnya.
Sementara itu, menanggapi hal tersebut ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Budi Azhar Mutawali, mengatakan terkait ramainya hal tersebut, saat ini tengah dalam pembahasan antara DPRD dengan pemerintah daerah.
“Nah itu kita lagi bahas, nanti dengan pak Bupati untuk membicarakan itu, seperti apa, jangan sampai terjadi lagi kedepannya, ini terjadi miskomunikasi saja sebenarnya,” singkatnya. (ndi/d)
