SUKABUMI — Akibat penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) untuk pengemudi angkot tidak merata, ribuan sopir Angkutan Kota (Angkot) yang beroperasi di Kabupaten Sukabumi, melakukan aksi mogok kerja pada Kamis (01/12).
Ketua DPC Organda Kabupaten Sukabumi H. Imam Thariq Mubarok kepada Radar Sukabumi mengatakan, sebanyak 600 unit angkutan kota (angkot) dengan jumlah 1.200 sopir yang melakukan aksi mogok beroperasi tersebut.
“Trayek angkot yang melakukan mogok operasi itu, diantaranya trayek 01 Terminal Sukaraja-Pasar Pelita Sukabumi, trayek 29 Cireunghas-Terminal Sukaraja dan trayek 30 Terminal Sukaraja-Gegerbitung,” kata H. Imam Thariq kepada Radar Sukabumi pada Kamis (01/11).
Ribuan sopir angkot ini, sengaja melakukan aksi mogok operasi. Karena, mempesoalkan terkait pembagian BLT BBM pasca kenaikan harga BBM. Terlebih lagi, para sopir angkot menilai yang menerima bantuan tersebut mayoritas pemilik mobil angkot.
“Iya, jadi bukan para sopir yang mendapatkan bantuan itu. Apalagi, untuk mendapatkan bantuan itu dipersulit dengan persyaratan badan hukum. Tentu saja, ini imbasnya mempersulit masyarakat kecil,” tandasnya.
Selain mempersolkan bantuan subsidi BBM, para sopir angkot juga mempersoalkan terkait pendistribusian bantuan tersebut yang dinilai tidak merata. Terlebih lagi, bantuan pada periode November 2022 ini, belum terelaisasi secara maksimal.
“Sebenarnya, pengemudi angkot ini sudah mengajukan di APBD untuk menginventarisir data kendaraan dengan pengemudi angkutan umum. Namun, akhirnya harus berbadan hukum. Nah, ini yang menjadi kekecewaan mereka,” tandasnya.
Bantuan tersebut, ujar H. Imam, sangat dibutuhkan para sopir. Terlebih lagi, pada ditengah kondisi serba kesulitan. Untuk itu, para sopir angkot yang melakukan aksi mogok operasi ini berharap kepada pemerintah melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, untuk bisa memberikan bantuan BBM subsidi tersebut.
“Mereka berharap Dishub tidak mempersulit para sopir angkot. Iya, ini kan yang mendapatkan bantuan itu harus ada rekomendasi badan hukum atau koperasi,” bebernya.
Untuk itu, apabila pemerintah atau Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi tidak segera memberikan keputusan yang jelas. Maka, para sopir angkot mengancam akan melakukan aksi besar-besaran dengan jumlah massa yang lebih banyak lagi.
“Kami sudah komunikasi dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi. Namun, belum ada solusi. Makanya, jika tidak secepatnya ada keputusan maka mereka akan melakuka aksi susulan,” tandasnya.
Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman kepada Radar Sukabumi menjelaskan, pihaknya membenarkan terkait aksi mogok massal sopir angkot di Kabupaten Sukabumi yang dilatarbelakangi kekecewaannya terhadap bantuan subsidi BBM.
“Iya, memang ada aksi mogok operasi pada sopir angkot itu. Tapi, tadi sudah kita komunikasikan bersama Organda dan perwakilan para sopirnya di aula Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi,” jelasnya.
