“Soal partisipasi pemilih bukan hanya kerja penyelanggara saja, dalam hal ini KPU dan Bawaslu, tetapi pemerintah juga harus ikut berpartisipasi,” terangnya.
Sementara soal penyelewang kekuaasaan saat pilkada, Bawaslu sudah dan akan memetakan potensi tersebut. Bahkan, jauh-jauh hari Bawaslu sudah melakukan tindakan tegas ketika ada oknum kepala desa (kades) dan ASN yang melakukan pelanggaran.
“Kami tentunya akan melakukan pengawasan terkait penyelwengan kekuasaan dengan mengajak ASN itu langsung dalam proses kampanye, itu merupakan tanggung jawab bersama untuk diawasi.
Intinya jika ada ASN dan perangkat desa yang tidak netral, kami akan menindaklanjuti dengan aturan yang berlaku, apakah masuknya ke pidana pemilu, kode etik, admistrasi dan lain-lain,” tegas Nuryamah.
Lebih lanjut dirinya mengatakan, soal isu anggaran Pilkada yang dilakukan pemangkasan akibat aturan Pilkada saat corona, pihaknya sudah melakukan apa yang diperintah oleh Bawaslu RI.
Yakni, untuk mengirit anggaran dengan membatalkan beberapa kegiatan yang tidak dianggap penting. Mau tidak mau, Bawaslu harus bisa mempergunakan anggaran yang sebelumnya ditetapkan 31 Milyar.
“Anggaran sudah cair sejak Januari awalnya Rp 31 Milyar, sudah cair Rp 28 Milyar. Ya tinggal 20 persen lagi. Karena berdasarkan aturan uang tersebut harus segera keluar semuanya sebelum Pilkada dilakukan.
Kurang anggaran, ya jelas kurang. Tetapi Bawaslu sebisa-bisa mempergunakan anggaran yang ada dengan mengurangi kegiatan, karena meminta lagi kepada pemerintah daerah sudah tidak mungkin, mereka juga kesulitan akibat corona,” bebernya.
Untuk mengurangi kekurangan, memang Bawaslu mendapatkan anggaran dari pusat tetapi anggaran tersebut hanya untuk melengkapi petugas dilapangan dengan APD dan barang lainnya yang sesuai dengan protokol kesehatan.
“Sebetulnya, anggaran kurang. Tapi kita sebisa mungkin menggunakan anggaran yang baik, nanti soal APD dibantu dari pusat.
Sementara kalapun TPS bertambah, tentunya kami akan mengikuti data KPU.
Untuk anggaran honor PTPS maka akan mempergukan anggaran yang ada dengan akan memotong kembali anggaran yang sudah ditetapkan untuk beberapa kegiatan,” tukas Nuryamah. (hnd)
