Awas Serangan Fajar !

  • Whatsapp

SUKABUMI – Jelang hari H-1 pencoblosan Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati 2020, potensi terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh paslon (pasangan calon) cukup tinggi. Salah satunya, potensi pelanggaran money politic atau yang dikenal dengan sebutan serangan fajar.

Untuk itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sukabumi beserta dengan jajarannya lebih fokus untuk melakukan pengawasan terkait potensi pelanggaranpolitik uang tersebut. Sejauh ini, belum ada menemukan politik uang. Namun jika ditemukan praktek money politic atau politik uang terjadi masif di sejumlah wilayah, maka paslon akan terkena pidana pemilu dan akan didiskualifikasi.

Bacaan Lainnya

Bahkan, dalam aturan yang ada bahwa sanksi kurungan minimal 36 bulan dan maksimal 72 bulan. Untuk denda, minimal Rp200 juta dan maksimal Rp 1 milliar. Bahkan jika terjadi secara masif, pasangan calon peserta pilkada bisa didiskualifikasi.

Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Sukabumi, Teguh Hariyanto,yang dimaksud dengan money politic atau politik uang tidak hanya saja bentuk pembagian uang, tetapi bisa juga dalam pembagian barang hingga bansos dengan tujuan demi kepentingan politik dalam pilkada.

Dari 47 kecamatan yang terdiri dari enam dapil, hampir semuanya memiliki kerawanan tersendiri terutama di dapil yang ada calonnya.

“Berdasarkan pemetaan yang dilakukan, dapil empat paling rawan. Tetapi semua juga kami nyatakan rawan. Yang akan kami lakukan dalam rangka mempersempit ruang gerak terjadi money politic, salah satunya dengan mempertajam pengawasan secara masif,” terangnya.

Dalam hal pengawasan, Bawaslu dan jajaran sangat mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat. Sebab, selain jumlah personel pengawas yang sangat terbatas, juga wilayah Kabupaten Sukabumi yang sangat luas.

“Kami terus mendorong seluruh elemen masyarakat aktif dalam melakukan pengawasan partisipatif. Bagi warga Kabupaten Sukabumi yang menemukan indikasi kecurangan, bisa memberikan informasi awal atau laporan kepada pengawas terdekat,” tukasnya.

“Ada beberapa hal jadi potensi persoalan dalam Pilkada 2020 ini, misalnya banyaknya warga yang terkena dampak ekonomi, PHK. Semua itu juga bisa berkaitan dengan pilkada,” tambah Teguh.

Tak hanya itu, Bawaslu juga melakukan patroli siber di media sosial. Hal itu untuk mengurangi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Jajarannya gencar melakukan patroli siber untuk memantau dan memastikan tidak ada aktivitas kampanye pada masa tenang. Segala bentuk kampanye, dilarang selama masa tenang, baik itu berupa pemasangan Alat Peraga Kam-panye (APK) ataupun postingan di media sosial.
“Segala bentuk kampanye dilarang. Untuk APK mulai kami tertibkan, dan di media sosial akan kami pantau den-gan patroli siber oleh petugas khusus,”jelasnya.

Sementara itu, pengakuan mengejutkan seputar praktik politik uang dilontarkan mantan Calon Legislatif (Caleg) yang mencalonkan diri pada Pileg 2019 lalu. Dirinya mengaku, poli-tik uang dalam setiap perhelatan pesta demokrasi di Indonesia memang cukup sulit dihilan-gkan. Bahkan, oleh para Caleg politik uang merupakan hal yang lumrah.

“Ya, saya akui money politic itu ada dalam setiap Pemilu, baik itu Pileg, Pilkada bahkan sampai Pilkades. Kemudian, saya anggap saat itu memang bahwa kemampuan finansial merupakan salah satu unsur penting untuk pemenangan,” aku mantan Caleg Dapol IV ini.

Menurutnya, politik uang sudah seperti suplai dan demain di pasaran. Artinya, dirinya me-lihat hingga saat ini cukup sulit untuk bagi setiap calon jika harus terpilih tanpa intervensi politik uang. Apalagi, saat ini masyara-kat dihadapkan dengan kondisi ekonomi yang sulit.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *