“Kami melihat hari ini kepala UPTD tidak hadir dan tidak mengindahkan tuntutan serta aspirasi yang kami bawa. Seharusnya kepala UPTD bertanggung jawab penuh atas apa yang dilakukan Dinas Bina Marga, khususnya terkait pembangunan dan pemeliharaan jalan,” ujar Solehudin.
Ia menegaskan, bahwa tanggung jawab tersebut tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak jabatan kepala UPTD yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Menurutnya, PPK memiliki peran sentral sejak awal proses proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan.
“Setiap proyek pembangunan dan pemeliharaan jalan itu dimulai dari PPK. Maka, sangat tidak logis jika kepala UPTD hari ini lepas tangan dari berbagai persoalan yang terjadi,” katanya.
Solehudin juga mengungkap adanya dugaan penyimpangan anggaran berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ia menyebut terdapat sedikitnya enam temuan terkait pembiayaan proyek yang dinilai melebihi ketentuan.
“Dari enam kali temuan tersebut, ada indikasi kelebihan pembayaran. Ini patut diduga adanya praktik tidak sehat di balik layar, baik itu nepotisme, korupsi, maupun kolusi antara pihak-pihak yang terlibat, termasuk PPK dan kepala UPTD,” tegasnya.
Atas dasar itu, BEM PTNU Sukabumi Raya mendesak kepala UPTD untuk segera memberikan klarifikasi dan pertanggungjawaban secara terbuka kepada publik. Jika tuntutan tersebut tidak direspons, mahasiswa menyatakan akan mengawal persoalan ini hingga ke ranah hukum.
“Jika aspirasi kami hari ini tidak diindahkan, kami akan mengawal dan membantu menyampaikan persoalan ini kepada kejaksaan agar dilakukan penelusuran lebih lanjut,” ujar Solehudin.
Selain jalur hukum, BEM PTNU juga berupaya mendorong perhatian publik yang lebih luas dengan melibatkan media massa. Mereka berharap persoalan infrastruktur di Sukabumi dapat menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat.
“Kami meminta rekan-rekan media untuk membantu mengangkat dan mempublikasikan aksi hari ini agar persoalan ini sampai dan diketahui oleh Gubernur Jawa Barat. Anggaran pembangunan jalan ini jelas merupakan program yang diperintahkan oleh gubernur, sehingga pengawasannya harus benar-benar serius,” tambahnya.
Hingga aksi berakhir, massa BEM PTNU Sukabumi Raya belum mendapatkan tanggapan langsung dari pihak UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah II Sukabumi. Para mahasiswa pun menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu tersebut hingga ada kejelasan dan langkah konkret dari pihak berwenang.
Sementara itu, Kepala Sub Pemeliharaan Rutin UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II pada BMPR Jawa Barat, Ajat Sudrajat kepada Radar Sukabumi mengatakan, bahwa pihaknya telah menghormati aspirasi yang disampaikan para mahasiswa dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi internal.
“Menanggapi hasil unjuk rasa yang disampaikan rekan-rekan mahasiswa, khususnya aspirasi terkait ruas jalan provinsi yang dinilai masih kurang memuaskan, baik dari sisi pemeliharaan rutin, paket pekerjaan, maupun pengawasan, hal tersebut akan kami sampaikan kepada pimpinan dan dijadikan bahan evaluasi kinerja kami,” ujar Ajat.
Terkait sorotan terhadap pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) di sejumlah titik yang dinilai bermasalah, Ajat menyampaikan bahwa pihak UPTD telah menerima informasi awal dan akan melakukan pengecekan langsung ke lapangan.
“Untuk TPT, sementara informasi sudah masuk ke kami. Selanjutnya akan kami cek langsung ke lapangan dan kami inventarisasi apa penyebab terjadinya kerusakan tersebut,” katanya.
Mengenai kondisi Jalan Lingkar Selatan (Lingsel), khususnya pada bagian flyover yang dilaporkan mengalami kerusakan cukup parah, Ajat menjelaskan bahwa ruas tersebut masuk dalam program pemeliharaan rutin. Namun, pelaksanaan perbaikan belum dapat dilakukan secara maksimal.
“Jalan Lingkar Selatan, khususnya flyover yang banyak rusak, itu masuk dalam pemeliharaan rutin. Namun saat ini pemeliharaan belum maksimal karena faktor cuaca yang belum memungkinkan untuk dilakukan pekerjaan hotmix. Kami harus menunggu kondisi cuaca yang lebih baik,” jelasnya.
Sementara itu, saat ditanya mengenai rencana perbaikan jalan provinsi lainnya di wilayah Sukabumi, Ajat mengaku belum dapat memberikan penjelasan secara rinci karena masih memerlukan data teknis lebih lanjut.
