1.042 PJU Ilegal Segera Ditertibkan

PJU ILEGAL: Salah seorang warga Kecamatan Cikidang menunjukan PJU yang tidak terdaftar, belum lama ini.

KABUPATEN SUKABUMI — 1.042 unit Penerangan Jalan Umum (PJU) di Kabupaten Sukabumi dinyatakan ilegal. Selain karena tidak sesuai dengan standar pemasangan, juga listrik yang digunakan pun hasil ‘mencuri’ dari tegangan rendah milik PT PLN. Dinas Perhubungan Kabupaten Sukabumi bersama PLN pun berjanji dalam waktu dekat ini akan segera melakukan penertiban.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, ribuan PJU ini disebut ilegal karena penggunaan aliran listriknya tidak terdaftar.

Bacaan Lainnya

Masyarakat sengaja memasangnya, karena mengaku terpaksa lantaran perlintasan mereka butuh penerangan namun belum juga mendapat bantuan PJU dari pemerintah.

Namun demikian, kondisi ini berpotensi menimbulkan kerugian pada PLN. “Memang saat ini PJU masih minim, tapi pemasangan PJU yang dilakukan masyarakat ini tidak dibenarkan secara aturan.

Karena selain tidak sesuai dengan standar, juga banyak warga yang mencantol listriknya dari tegangan rendah milik PT PLN. Otomatis, itu merugikan PLN,” kata Kabid Teknik Prasarana Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Uus Firdaus kepada Radar Sukabumi, kemarin (26/2).

Dengan banyaknya PJU ilegal tersebut, Uus mengaku diminta bantuan oleh PLN supaya pembayarannya ditangguhkan pada APBD II melalui Dishub Kabupaten Sukabumi. Namun ia mengaku bingung karena tidak ada regulasi yang membenarkan bila tagihan itu dibebankan kepada pemerintah daerah.

“Sebagai solusinya, mau tidak mau harus ditertibkan. Karena kalau dibebankan pada kita, tentu ini tidak dibenarkan secara aturan,” imbuhnya.

Sebagai langkah pertama, lanjut Uus, pihaknya akan melakukan verifikasi di lapangan untuk memastikan PJU yang terdaftar dengan PJU yang tidak terdaftar. Dalam konteks ini, ia hanya menyisir PJU yang dinilai membahayakan. “Kalau yang membahayakan akan kita tertibkan. Tapi kalau aman, nantinya PLN akan memasang meteran agar jelas tagihan listriknya,” ujarnya.

Diakui Uus, saat ini jumlah PJU di Kabupaten Sukabumi mencapai 6.000 unit. Untuk pembayaran setiap bulannya, sebesar Rp 1,1 miliar per tahun yang dibebankan pada APBD Kabupaten Sukabumi.

Namun untuk PJU yang ilegal, Dishub tidak bertanggungjawab dalam hal pembayaran tagihannya karena berbenturan dengan aturan. “PLN mintanya Dishub yang membayar tagihan itu, tapi kami tidak bisa karena harus jelas aturannya,” tandasnya.

Menurutnya, penertiban lampu penerangan jalan ilegal itu tentunya tidak mudah. Karena ia memprediksi akan bersinggungan dengan kepentingan masyarakat. “Kalau dicopot pastinya masyarakat banyak yang protes sehingga harus ada penggantian PJU yang layak. Tapi kami akan tetap berupaya melakukan penertiban,” ulasnya.

Dikonfirmasi terpisah, Humas PT PLN (Persero) Area Sukabumi, Wiwin Winarti mengaku menemukan PJU non pelanggan atau ilegal di Kabupaten Sukabumi.

Mengingat hal itu, PLN langsung berkoordinasi dengan Dishub untuk melakukan penertiban. “Kami terus melakukan penertiban dan hasil temuannya dikoordinasikan dengan pemerintah Kabupaten Sukabumi dalam hal ini adalah Dishub. Nantinya kami secara bersama akan melakukan verifikasi ke lapangan,” sahut Wiwin.

Disinggung soal kerugian, Wiwin mengaku belum bisa memberikan angka kerugian akibat banyaknya PJU ilegal tersebut. Ia hanya berharap, kedepan ada solusi yang tepat untuk mengatasi hal itu sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. “Mudah-mudahan segera ada solusi supaya tidak ada pihak yang dirugikan,” pungkasnya. (Bam/d)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *