JAKARTA — Posisi utang pemerintah diperkirakan bakal menembus Rp10.600 triliun pada akhir 2026. Proyeksi ini muncul setelah pemerintah merevisi target defisit APBN tahun ini yang berdampak pada meningkatnya kebutuhan pembiayaan utang.
Ekonom Bright Institute, Awalil Rizky, menjelaskan dalam Laporan Semester I/2026 pemerintah mengakui defisit APBN melebar dari target awal Rp689,1 triliun (2,68 persen PDB) menjadi Rp734,3 triliun (2,85 persen PDB). “Prakiraan realisasi setahun disajikan berdasar realisasi semester satu dan prognosis semester dua, diakui bahwa defisit anggaran lebih lebar dari yang direncanakan,” ujarnya, Senin (13/7).
Pelebaran defisit otomatis meningkatkan kebutuhan pembiayaan. Dalam APBN 2026, pembiayaan ditetapkan Rp689,15 triliun, terdiri dari pembiayaan utang neto Rp832,21 triliun dan nonutang Rp143,06 triliun. Namun outlook pemerintah memperkirakan pembiayaan naik menjadi Rp734,32 triliun, dengan pembiayaan utang neto Rp868,12 triliun dan nonutang Rp133,8 triliun.
Menariknya, pemerintah memproyeksikan pembiayaan utang melalui SBN neto justru lebih rendah dari rencana semula, yakni Rp736,57 triliun dari target Rp799,53 triliun. Sebaliknya, pinjaman luar negeri neto melonjak drastis menjadi Rp137,50 triliun dari rencana Rp39,21 triliun.
