SUKABUMI – Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027 di Kota Sukabumi resmi rampung. Sebanyak 4.730 siswa diterima di 16 SMP negeri, seluruh kuota terisi penuh. Namun, fakta bahwa 220 lulusan SD tidak tertampung di sekolah negeri menegaskan keterbatasan kapasitas pendidikan publik di daerah ini.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sukabumi, Novian Restiadi, menyebut siswa yang tidak diterima masih bisa melanjutkan ke sekolah swasta. Ia bahkan menekankan kualitas sekolah swasta kini kompetitif, terbukti dari dominasi mereka di ajang Olimpiade Sains Nasional (OSN). Meski demikian, publik menilai pernyataan ini tidak menjawab akar persoalan: mengapa pemerintah daerah gagal menyediakan akses pendidikan negeri yang sebanding dengan jumlah lulusan SD setiap tahun.
Keterlibatan sekolah swasta dalam sistem penerimaan memang memberi alternatif, tetapi tanpa dukungan anggaran seperti BOS Daerah yang tahun ini ditiadakan, kualitas layanan swasta berisiko timpang. Kebijakan efisiensi anggaran dan ketiadaan dana Transfer ke Daerah (TKD) semakin memperburuk situasi.
Data menunjukkan SMP Negeri 1 memiliki daya tampung terbesar (450 siswa), disusul SMP Negeri 2 (405 siswa) dan SMP Negeri 3 (400 siswa). Sementara 13 SMP lainnya hanya menampung 160–320 siswa. Ketimpangan kapasitas ini memperlihatkan kebutuhan mendesak penambahan rombongan belajar (rombel) maupun pembangunan unit sekolah baru.
Novian mengakui hal ini sebagai catatan penting bagi pemerintah. Namun, masyarakat menilai pernyataan itu sekadar retorika tahunan tanpa langkah konkret. Setiap tahun, masalah keterbatasan daya tampung selalu berulang, sementara pembangunan sekolah baru berjalan lambat.
