SUKABUMI – Persoalan sampah di kawasan wisata pantai kembali menjadi sorotan serius. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sukabumi, Ali Iskandar, menegaskan bahwa penanganan sampah bukan sekadar kewajiban teknis, melainkan kebutuhan primer demi menjaga kesehatan masyarakat sekaligus daya saing pariwisata daerah.
Hal tersebut disampaikan Ali menanggapi imbauan Presiden terkait penanganan sampah di kawasan wisata. Menurutnya, kebersihan lingkungan merupakan tanggung jawab kolektif yang harus melibatkan semua pihak.
“Penanganan sampah itu mutlak kebutuhan primer. Kita ingin masyarakat hidup sehat, dan kesehatan itu bukan hanya urusan individu, tetapi aktivitas kolektif. Di kawasan wisata, kebersihan menjadi kebutuhan mendasar, bahkan tanpa instruksi sekalipun,” ujarnya saat mendampingi Bupati Asep Japar dalam peresmian gedung kantor Kecamatan Warungkiara, Senin (9/2).
Ali menekankan, imbauan Presiden menjadi penguat bagi seluruh elemen untuk bergerak bersama. Tidak hanya pemerintah daerah dan pelaku usaha wisata, tetapi juga masyarakat hingga aparat keamanan.
“Dengan adanya penguatan ini, cakupan penanganan sampah menjadi lebih luas. Semua komponen dilibatkan agar kawasan wisata benar-benar bersih dan nyaman,” tegasnya.
Menurut Ali, kebersihan merupakan salah satu daya tarik utama pariwisata. Destinasi wisata yang bersih akan lebih kompetitif dan mampu bersaing dengan daerah tujuan wisata lain.
“Orang datang berwisata bukan hanya mencari pemandangan indah, tetapi juga kenyamanan. Kebersihan menjadi faktor unggulan sebuah destinasi,” tambahnya.
Terkait kondisi Pantai Talanca yang sempat viral akibat tumpukan sampah, Ali menjelaskan bahwa permasalahan di Palabuhanratu memiliki karakter khusus. Wilayah ini berada di muara sungai, sehingga sampah dari hulu akhirnya bermuara ke pantai.
“Palabuhanratu ini berada di muara. Aktivitas sampah terjadi di hulu, tapi dampaknya dirasakan di pantai. Maka penanganannya tidak bisa hanya bersifat sporadis seperti kerja bakti sesaat,” jelasnya.
Ia menegaskan perlunya sistem penanganan sampah yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Pemerintah daerah berencana membuka kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk akademisi, untuk mencegah sampah sampai ke laut.
