JAKARTA – Kabar kelangkaan susu UHT di sejumlah ritel modern belakangan ini ramai diperbincangkan di media sosial. Beberapa ritel bahkan membatasi pembelian maksimal empat kemasan per konsumen untuk mencegah kepanikan dan aksi borong.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) Mufti Mubarok mengimbau distributor dan pemasok agar tidak menahan barang serta menjaga kelancaran distribusi. Ia menegaskan, susu merupakan produk pangan penting yang sangat dibutuhkan masyarakat, terutama anak-anak dan keluarga.
“Kami mengimbau kepada para distributor dan pelaku usaha untuk tidak menahan pasokan susu UHT. Distribusi harus tetap berjalan lancar agar ketersediaan di tingkat ritel dan konsumen tetap aman,” ujar Mufti.
BPKN RI juga mengingatkan bahwa kepanikan masyarakat sering kali dipicu oleh informasi tidak utuh di media sosial. Karena itu, pelaku usaha diminta bersikap transparan dan bertanggung jawab dalam menjaga pasokan. Selain itu, BPKN RI mendorong pemerintah dan instansi terkait memperkuat pengawasan rantai distribusi agar tidak terjadi penimbunan maupun spekulasi harga.
“Prinsipnya, jangan sampai masyarakat menjadi korban karena distribusi yang tidak sehat. Hak konsumen atas ketersediaan barang dengan harga wajar harus dilindungi,” tegas Mufti.
