SUKABUMI – Kondisi jalan rusak yang merajalela di Kota Sukabumi kembali mendapat sorotan tajam dari DPRD. Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi, Inggu Sudeni, menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi belum menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama dalam perencanaan anggaran tahun 2026.
Politisi Fraksi PKS tersebut menegaskan, hingga kini belum terlihat langkah konkret dari Wali Kota Sukabumi, Ayep Zaki, dalam menangani persoalan infrastruktur. Keluhan masyarakat terkait jalan rusak, kata Inggu, hampir merata di 33 kelurahan.
“Keluhan soal jalan rusak hampir merata di 33 kelurahan. Tapi sampai sekarang belum ada gebrakan nyata yang benar-benar dirasakan masyarakat,” ujarnya, Senin (26/1).
Menurut Inggu, infrastruktur adalah kebutuhan dasar masyarakat yang seharusnya ditempatkan sebagai prioritas utama, bukan sekadar program pelengkap. Karena itu, kepala daerah perlu berani menentukan skala prioritas penggunaan anggaran.
“Infrastruktur itu kebutuhan dasar masyarakat. Harus ada keberanian menjadikannya prioritas utama dalam perencanaan dan penganggaran,” tegasnya.
Ia membandingkan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Dedi Mulyadi yang dinilai tegas dalam memprioritaskan pembangunan infrastruktur, tercermin dari lonjakan anggaran di sektor tersebut.
“Komitmen kepala daerah bisa dilihat dari postur anggarannya. Di Jawa Barat, peningkatan anggaran infrastruktur terlihat sangat jelas,” cetusnya.
Sebaliknya, Inggu menilai postur APBD Kota Sukabumi belum menunjukkan peningkatan signifikan pada sektor infrastruktur, meski keluhan masyarakat terus bermunculan. Ia juga menyoroti minimnya keterbukaan Pemkot terkait data dan rencana strategis pembangunan. Hingga kini, Komisi II DPRD belum memperoleh gambaran jelas mengenai program prioritas infrastruktur tahun 2026.
