“Sebagai mitra Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR), kami belum mendapatkan data dan rencana strategis yang rinci. Ini tentu menyulitkan fungsi pengawasan DPRD,” tambahnya.
Inggu menegaskan, tanpa keterbukaan data dan perencanaan yang jelas, fungsi pengawasan dan penganggaran tidak akan berjalan optimal. Ia berharap Pemkot Sukabumi lebih fokus, transparan, dan serius dalam menjadikan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas nyata.
“Bukan sekadar wacana, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” pungkasnya.(bam/d)
