SUKABUMI — Pemerintah Kota (Pemkot) Sukabumi, bakal berupaya melakukan efisensi anggaran. Hal itu, sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia nomor 1 tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD tahub 2025.
Sesuai Inpres tersebut, terdapat 16 poin yang bakal terkena efisensi anggaran diantaranya, Alat Tulis Kantor (ATK), kegiatan seremonial, rapat, seminar, dan sejenisnya, kajian dan analisis, diklat dan Bimtek, honor output kegiatan dan jasa profesi, percetakan dan suvenir, sewa gedung, kendaraan, peralatan, lisensi aplikasi, jasa konsultan, bantuan pemerintah, pemeliharaan dan perawatan, perjalanan dinas, peralatan dan mesin serta infrastruktur.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kota Sukabumi, Mohamad Hasan Asari mengatakan, Pemkot Sukabumi bakal mulai melakukan efisensi anggaran pada Agustus 2025 mendatang.
“Tahun ini, efisiensi dilakukan pada semester dua. Makanya salah satu batas waktu untuk efisiensi itu nanti ke mana hasil efisiensi itu didistribusikan di program yang berkaitan dengan visi misi atau program lainnya,” kata Hasan kepada wartawan, Kamis (27/2).
Hasan kembali menegaskan, efisiensi anggaran diperkirakan mencapai 50 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kendati demikian, saat ini rencana tersebut masih dalam pembahasan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Sukabumi.
“Kalau yang harapan Perpres itu sekitar 50 persen dan dari semua nilai masing-masing. Dengan 16 poin dari semua rincian belanja dari semua aspek efisiensi,” tegasnya.
Meski demikian, sambung Hasan, di tengah kajian pembahasan efisiensi anggaran, Pemkot Sukabumi masih melaksanakan kegiatan Forum Perangkat Daerah (FPD) di hotel. Menurutnya, kegiatan itu dilaksanakan sebelum efisiensi anggaran dimulai.
“Inpres itu baru lahir setelah teman-teman sudah siap mengeksekusi berbagai kegiatan. Jadi kalau yang sudah terlaksanakan apa boleh buat kita lanjutkan,” tukasnya. (Bam)
