SUKABUMI – Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan pentingnya kerja sama lintas sektor dalam menghadapi tantangan pengelolaan tanah dan Reforma Agraria di Asia. Hal ini disampaikannya dalam pidato kunci pada Asia Land Forum 2025, yang berlangsung di Mercure Jakarta Batavia, Rabu (19/02/2025).
“Tanah adalah sumber daya terbatas yang semakin sulit diperoleh di tengah pertumbuhan populasi dan meningkatnya permintaan untuk berbagai keperluan,” ujar Wamen Ossy dalam forum yang mengusung tema Securing Land Rights for a Sustainable and Equitable Future yang dikutip Radar Sukabumi pada halaman resmi website Kementerian ATR/BPN.
Indonesia memiliki luas daratan sekitar 190 juta hektare, di mana 120 juta hektare merupakan kawasan hutan, sementara 70 juta hektare lainnya berada di bawah kewenangan Kementerian ATR/BPN. Dari total tersebut, sekitar 56 juta hektare atau 80 persen telah terdaftar dan tersertifikasi.
Meski demikian, Wamen Ossy mengakui bahwa ketimpangan kepemilikan tanah, tumpang tindih pengelolaan, serta konflik agraria masih menjadi tantangan utama yang harus segera diselesaikan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi masyarakat sipil (CSO).
Sebagai solusi, pemerintah terus mengakselerasi program Reforma Agraria yang bertujuan untuk memastikan kepastian hak atas tanah, redistribusi tanah, serta akses yang lebih adil bagi masyarakat melalui kemitraan.
Salah satu langkah utama dalam program ini adalah Kebijakan Satu Peta, yang bertujuan menyelaraskan peta antar kementerian dan sektor guna mengurangi tumpang tindih lahan serta meminimalkan potensi konflik. “Sinkronisasi peta antar sektor akan mendukung pelaksanaan Reforma Agraria secara lebih efektif,” jelas Wamen Ossy.
Selain itu, kolaborasi antara pemerintah dan CSO telah menghasilkan kemajuan nyata dalam penyelesaian lokasi prioritas Reforma Agraria. “Dari 70 lokasi yang ditargetkan, 15.725 bidang tanah di 26 lokasi telah berhasil diselesaikan,” tambahnya.
Wamen Ossy menekankan bahwa keberhasilan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada kebijakan dan regulasi, tetapi juga peran aktif masyarakat. “Keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penyelesaian masalah agraria, sehingga manfaat Reforma Agraria benar-benar dapat dirasakan secara langsung,” tegasnya.
Asia Land Forum 2025 menjadi wadah strategis untuk berbagi gagasan dan solusi dalam pengelolaan tanah di kawasan Asia. Sebagai komitmen konkret, dilakukan penandatanganan Joint Statement antara pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, yang menegaskan aksi bersama dalam pelaksanaan Reforma Agraria, pembangunan desa, dan koperasi rakyat guna mencapai kedaulatan pangan dan pengentasan kemiskinan.
Hadir mendampingi Wamen ATR/Waka BPN, Direktur Jenderal Penataan Agraria, Yulia Jaya Nirmawati, yang turut menjadi narasumber dalam diskusi panel, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Ditjen Penataan Agraria. Pungkasnya. (Den)
