JAKARTA — Setelah sempat ramai dibicarakan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akhirnya memberikan konfirmasi, bahwa pemberian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan segera diganti menjadi bantuan langsung tunai (BLT).
Dalam keterangannya, Bahlil menjelaskan bahwa regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa subsidi yang disalurkan kepada masyarakat akan tepat sasaran.
Kendati begitu, ia juga menambahkan bahwa rencana ini masih dalam tahap kajian dan belum final. “Ada beberapa usulan, salah satunya adalah menggunakan BLT. Keputusannya akan disampaikan setelah tim selesai bekerja,” ujar Menteri Bahlil dalam keterangan resminya pada Kamis 31 Oktober 2024.
Menanggapi hal ini, Ekonom sekaligus Dosen Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menyatakan bahwa keputusan Pemerintah untuk mengalihkan pemberian BBM bersubsidi ke BLT merupakan kebijakan yang berisiko tinggi bagi stabilitas sosial-ekonomi masyarakat Indonesia.
Menurutnya, walaupun kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan penggunaan anggaran subsidi dan meningkatkan kualitas BBM demi lingkungan yang lebih baik, kebijakan ini juga menyimpan sejumlah tantangan yang bisa mengancam kesejahteraan masyarakat kelas bawah.
“Pengalihan subsidi BBM ke BLT memiliki dua risiko utama, yaitu soal akurasi data penerima dan risiko ketergantungan yang semakin dalam terhadap subsidi pemerintah. Kedua, penghapusan Pertalite dengan menggantinya menjadi Pertamax Green 92 akan membuat harga BBM semakin mahal bagi masyarakat luas, yang selama ini mengandalkan BBM jenis Pertalite sebagai pilihan yang lebih terjangkau,” jelas Achmad saat dihubungi oleh Disway pada Sabtu 2 November 2024.
Selain itu, Achmad juga menyoroti masalah akurasi data penerima BLT. Dalam pengalaman sebelumnya, distribusi BLT sering kali menghadapi tantangan validasi data penerima.
