Menurutnya, tidak semua masyarakat yang benar-benar membutuhkan bisa terdaftar, sementara mereka yang tidak seharusnya menerima justru terdata sebagai penerima.
“Kondisi ini bisa mengakibatkan ketidakpuasan di kalangan masyarakat, terutama bagi mereka yang terdampak langsung oleh penghapusan subsidi BBM tetapi tidak mendapat BLT sebagai kompensasi,” pungkas Achmad.
Untuk mencegah masalah ini, Achmad menjelaskan bahwa Pemerintah perlu melakukan verifikasi dan pembaruan data secara cermat. Namun, ini membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Jika data penerima tidak akurat, maka alokasi BLT bisa salah sasaran dan malah memperburuk situasi sosial ekonomi. (*)
