SUKABUMI – Permasalahan di PT Siam Cemen Group (SCG) di Jalan Raya Pelabuhan II, Desa Sirnaresmi, Kecamatan Gunungguruh, Kabupaten Sukabumi seolah tak ada habisnya. Namun anehnya, belum ada satupun yang diselesaikan pihak perusahaan asal Thailand tersebut.
Seperti diketahui, tak hanya masalah dampak lingkungan yang ditimbulkan, berbagai keluhan juga terus bermunculan.
Seperti, penolakan warga dari tiga desa terkait rencana peledakan tambang di Gunung Guha yang dilakukan PT Tambang Semen Sukabumi (TSS), aktivitas kendaraan berat pengangkut bahan baku semen yang diduga menjadi biang kerok kerusakan fasilitas umum, dugaan penyerobotan lahan milik salah satu Jendral di Markas Besar TNI AD yang hingga saat ini belum dibayar. Bahkan, perusahaan yang memproduksi semen tersebut, terancam disegel.
Kali ini, salah satu persoalan mengagetkan kembali muncul. Humas Perum Perhutani Kesatuan Pemangkuan Hutan (KPH) Sukabumi Divisi Regional Jawa Barat dan Banten Taufik Mulya Hidayat didampingi Staf Perencanaan Pengembangan Bisnis (PBB) Perum Perhutani KPH Sukabumi Heri Rahmatul mengungkapkan, PT SCG ternyata belum sepenuhnya memenuhi kewajibannya untuk menyediakan lahan pengganti.
“Kewajiban mereka (SCG) yang belum dipenuhi dalam penggantian lahan ini, ada sekitar 200 hektare lagi,” jelas Heri saat disambangi Radar Sukabumi di Kantor Perum Perhutani KPH Sukabumi Divisi Regional Jawa Barat dan Banten di Jalan Raya Laksa RE Marthadinata, Nomor 27, Kota Sukabumi, kemarin (15/5).
SCG sendiri, menggunakan lahan produktif untuk dijadikan lahan pertambangan di wilayah Desa Tanjungsari, Kecamatan Jampangtengah seluas 459 hektare. Sementara, lahan yang sudah diganti oleh perusahaan tersebut, baru dilakukan sekitar 690 hektare. Penggantian lahan tersebut, sambung Heri, sudah dilakukan prosesnya sejak 2003 lalu. Sementara SK penggantian lahannya sudah keluar pada 2009.
