Ketahanan Pangan di Wilayah Non-Lumbung Padi
Peringatan Hari Pangan Se-dunia tingkat Provinsi Jawa Barat di Kota Sukabumi pada 25 November 2023 di Lapang Merdeka harus menjadi momentum bagi kita untuk melakukan refleksi terhadap tajuk penting kegiatan; bagaimana Kota Sukabumi sebagai wilayah non-lumbung padi dapat memenuhi arah dan tujuan pembangunan nasional tentang ketahanan pangan di daerah.
Sampai tahun ini, areal pertanian di Kota Sukabumi terus mengalami penyempitan sebagai dampak dari alih fungsi lahan. Hal ini memiliki pengaruh signifikan perbandingan antara jumlah pasokan makanan pokok terhadap jumlah penduduk kota. Hasil panen petani di Kota Sukabumi hanya mampu memenuhi 30% kebutuhan beras penduduknya. Ini berarti, Kota Sukabumi memang belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pokok warga dengan mengandalkan hasil panen para petani Kota Sukabumi jika tidak membeli atau memasok beras yang didatangkan dari luar kota.
Sejauh ini, Pemerintah Kota Sukabumi telah berbaik hati dengan menyalurkan Beras Cadangan Pangan Daerah (CPPD) kepada masyarakat yang membutuhkan. Tentu saja, penyaluran beras cadangan ini dilakukan dalam kondisi tertentu, misalnya rawan pangan akibat hasil pertanian kurang maksimal, dan disalurkan bagi kelompok masyarakat pemerlu kesejahteraan. Pemerintah dan masyarakat tidak akan sepenuhnya tergantung kepada penyaluran beras cadangan daerah.
Hitungannya, untuk mencapai 100% ketersediaan beras bagi penduduk Kota Sukabumi diperlukan perluasan atau penambahan lahan pertanian baru. Ini tentu merupakan masalah dan menjadi tugas berat bagi pemerintah serta masyarakat. Luas areal pertanian di Kota Sukabumi sampai tahun 2023 ini tersisa sekitar 1.221 hektar. Jadi untuk mencapai 100% ketersediaan pangan penduduknya, luas lahan pertanian yang dimiliki Kota Sukabumi ada pada kisaran 3.900 hektar.
Secara matematis, penambahan lahan pertanian baru memang sulit dilakukan oleh pihak mana pun, apalagi dilakukan di wilayah perkotaan. Maka, pemerintah memang harus mengeluarkan kebijakan yang tepat dalam pertanian ini. Program yang mengharuskan adanya komitmen bersama seperti penanaman vegetasi substitutif padi. Atau tetap saja membiarkan hasil panen tetap seperti saat ini, namun pemerintah memberikan dukungan penuh terhadap tingkat daya beli masyarakat.
Bergantung sepenuhnya kepada pasokan beras murah (dulu Raskin) akan mengganggu pada program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat. Dengan mengonsumsi beras berkualitas kurang baik tentu sangat sulit bagi Kota Sukabumi dan negara ini mewujudkan impian mencapai Indonesia Emas 2045.
Peringatan HPS tingkat Jawa Barat di Kota Sukabumi dapat menjadi momentum dalam membangun gagasan bersama terhadap masalah krusial yang dihadapi oleh Indonesia dan wilayah yaitu semakin berkurangnya ketersediaan lahan pertanian. Kita mesti menyadari sepenuhnya, di zaman sekarang, kita seolah-olah lebih mementingkan memenuhi kebutuhan pokok di bidang papan atau perumahan dari pada membangun secara mandiri penyediaan kebutuhan pangan. Kita memang tergantung sepenuhnya pada pasokan pangan dari luar negeri.
Kita sering lupa pada indikator sederhana ketahanan pangan, yaitu ketersediaan gabah di rumah-rumah penduduk yang mampu mencukupi kebutuhan selama musim panen. Sampai akhir tahun 80an, 70% masyarakat Sukabumi mungkin masih mengalami, rumah orangtua dan kakek nenek mereka dipenuhi oleh karung-karung berisi gabah yang belum diheller (digiling).
Ketahanan pangan manusia modern telah berpindah pada rantai pasokan dan distribusi makanan dari produsen kepada swalayan dan pasar tradisional. Sepanjang kita masih meliat pasar disesaki oleh aneka hasil pertanian dan swalayan disesaki oleh berbagai makanan, kita berpikir negara dan wilayah ini masih memiliki ketersediaan pangan lebih dari cukup. ***
