Oleh : Dikra Ratna Maulina
Indonesia merupakan negara yang berideologi Pancasila, secara umum ideologo Pancasila berarti Nilai-nilai budaya dan religious bagi bangsa Indonesia yang berdasarkan pada sila-sila Pancasila.Politik Identitas
Disini jelas bahwa Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi tonggak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
Namun, paska reformasi kehidupan bangsa Indonesia menghadapi banyak sekali tantangan , salahsatunya adalah merebaknya politik indentitas yang lebih mengedepankan identitas golongan atau symbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik.
Melansir dari Wikipedia (11/5/2023), politik indentitas adalah sebuah alat politik suatu kelopok seperti etnis, suku,budaya,agama atau yang lainnya untuk tujuan tertentu, misalnya sebagai bentuk perlwanan atau sebagai alat untuk menunjukan jati diri suatu kelompok tersebut.
Identitas akan dipolitisasi sedemikian rupa untuk menangkap simpati orang-orang agar merasa “sama” baik secara ras,suku,budaya,agama dan sebagainya.
Politik identitas pada awalnya muncul pada tahun 1974 yang dicetuskan oleh feminis kulit hitam, Barhara Smith dan Combahee River Collective untuk tuntutan perjuangan minoritas, gender,ras yang merasa terpinggirkan.
Sederhananya politik identitas adalah ketika orang-orang dari ras,ethnis, gender atau agama tertentu beraliansi dan membentuk kelompok secara politik untuk membela kepentingan kelompok mereka.
Pada politik praktis, identitas sering digunakan jauh dari nilai persatuan dan kesatuan. Fenomena politik identitas sering digunakan sebagai alat politik baik itu untuk meraup suara dalam pemilu untuk mendapatkan dukungan massa maupun dalam rangka tujuan politik itu sendiri.
Perhelatan Demokrasi adalah momen yang pas untuk kemunculan politik identitas, hal tersebut mencerminkan bahwa belum tercapainya demokrasi yang terarah. Demokrasi saat ini masih bersifat ekslusif dan transaksional.
Banyak sekali factor yang menjadi pendorong dalam politik identitas yakni keragaman bangsa Indonesia, pendidikan yang rendah, pengetahuan akan politik yang sangat rendah, dan media masa serta penegakan hukum yang lemah.
Saat ini jalan pintas adalah sebagai penyebab digunakannya politik identitas pada perhelatan demokrasi atau pemilu untuk memperoleh suara secara mudah, murah dan meriah karena di dukung oleh media sosial yang dengan cepat menyebarkan informasi.
Bagi pelaku politik media sosial merupakan sarana strategis untuk menyebarkan informasi yang isinya belum tentu benar dan akurat, bahkan cenderung mencampurkan “fakta” dan “opini” (Post Truth).
Praktik politik identitas selalu muncul pada saat tahun politik, baik itu pada tingkat pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah.
Praktik tersebut berpotensi mengarah pada dampak yang berlawanan dengan tujuan demokrasi dan menjurus pada perpecahan yang menyebabkan terjadinya instabilitas politik dan disintegrasi bangsa Indonesia.(*)
