JAKARTA — Ketua MPR Bambang Soesatyo mengimbau para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten/kota yang akan menerapkan new normal agar segera dan secara intensif menyosialisasikan protokol kesehatan. Termasuk melibatkan semua aparatur daerah hingga pengurus rukun tetangga dan rukun warga (RT/RW).
“Jangan sampai protokol kesehatan itu hanya dipahami petugas, tetapi tidak dipahami warga. Para kepala daerah dari empat provinsi dan 25 kabupaten kota itu harus segera mengambil inisiatif menyosialisasikan protokol kesehatan tersebut. Libatkan dan kerahkan para camat, lurah hingga pengurus RT/RW atau kepala desa,” ujar Bambang kepada wartawan, Kamis (28/5).
Baginya, pemahaman masyarakat akan protokol new normal sangat penting. Karena berkaitan dengan kegiatan masyarakat di ruang publik. “Target sosialisasi harus menjangkau seluruh keluarga, sehingga setiap individu paham dan mempraktikan protokol kesehatan itu, baik di ruang publik, tempat-tempat ibadah maupun di tempat kerja,” ujarnya.
Protokol kesehatan new normal sendiri telah dipersiapkan oleh Kementerian Kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Penerapan protokol kesehatan new normal itu mencakup mobilitas masyarakat, pergerakan warga di pusat belanja, pasar tradisional, tempat wisata hingga di tempat kerja atau perkantoran dan sentra-sentra kegiatan industri. “Dan harus segera ditambah lagi, pelonggaran rumah-rumah ibadah,” sambungnya.
Bambang mengingatkan bahwa new normal dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat bertujuan memulihkan secara bertahap semua aspek kehidupan masyarakat di tengah pandemi Covid-19. Masyarakat bisa melakoni lagi kegiatan-kegiatan produktif dan keagamaan. Pemulihan di sektor industri dan perdagangan memungkinkan para karyawan kembali bekerja.
Kendati penerapan protokol kesehatan new normal akan didukung TNI dan Polri, para kepala daerah tetap harus pro aktif memastikan new normal berjalan dengan baik dan mencapai target. Tolak ukur utamanya adalah menurunnya jumlah pasien Covid-19. “Jangan sampai new normal justru menjadi penyebab gelombang kedua penularan Covid-19. Dan jangan sampai penerapan new normal yang terlalu kaku menimbulkan kegaduhan dalam penerapannya di lapangan,” ujar Bamsoet.
Untuk itu, tambah Bamsoet. Pengawasan dalam penegakan disiplin protokol new normal oleh petugas harus humanis dan tetap mengedepankan tindakan persuasi dan edukasi.(wan/jpg)
