Mantan Panglima ABRI tersebut menyampaikan bahwa pemerintah memiliki prinsip aksi pencegahan lebih baik daripada aksi mengatasi setelah terjadi masalah. Sehingga dengan demikian, tidak ada kerugian apa-apa karena sudah diatasi.
Kemudian, rapat tersebut juga mengharapkan agar mengajari masyarakat pemilih untuk menggunakan hak politiknya dengan baik dan tertib sesuai aturan yang berlaku, sesuai dengan hak-hak mereka. Pemerintah berharap agar sedapat mungkin hindari money politics dan penggunaan politik identitas yang berhubungan dengan SARA.
Terakhir, juga dibahas bagaimana kegiatan di media sosial karena perkembangan medsos saat ini juga sangat cepat sekali. Jangan sampai medsos dijadikan ajang kampanye negatif, apakah hoax, hate speech, menyangkut masalah fitnah, mengkritisi satu dengan yang lain dengan cara-cara yang tidak senonoh dan sebagainya.
“Kalau itu kita bisa cegah atau hindari, paling tidak kita bisa menghindari kerawanan-kerawanan pemilu yang nanti akan kita laksanakan,” pungkas Wiranto. Dirinya juga meminta kepada, pemimpin daerah dipandang perlu menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara dalam kontestasi pilpres 2019 mendatang.
Demikian dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto dalam rapat koordinasi lintas sektoral pengamanan pemilu 2019 bersama Mendagri, Kapolri, Panglima TNI, Ketua KPU, Bawaslu dan Anggota DKPP di Mabes Polri, Jakarta, Senin (24/9). “Jaga netralitas ASN termasuk aparat keamanan. Jangan sampai aparat keamanan bermain,” tegas Wiranto.
Wiranto memerintahkan agar dilakukan pemetaan masalah dan ancaman kerawanan di daerah masing-masing sehingga mempunyai rencana pengamanan untuk menanggulangi masalah dan ancaman yang ada di setiap daerah. “Mencegah masalah itu lebih penting dibandingkan memadamkan masalah,” ujarnya
(aga)
