“Sehingga memang hiruk pikuk, memang akan banyak aktivitas yang harus diamankan atau diatur oleh penyelenggara pemilu dan aparat keamanan,” sebut Wiranto seperti dilansir dari Kantor Berita Politik RMOL (grup koran ini).
Oleh karena itu, lanjut dia, pemerintah akan coba mencari hal-hal yang cukup rawan dalam rapat koordinasi untuk diperbincangkan bersama, apakah dalam soal perhitungan, aktivitas di lapangan, dan sebagainya.
“Para pejabat tadi telah menyampaikan beberapa arahan, himbauan dan penekanan pada para pemangku kepentingan di daerah,” ungkap Wiranto.
Hal terpenting yang diperlukan, menurut Wiranto, adalah satu sinergi dan koordinasi hingga ke tingkat yang paling ujung, ke tingkat dimana di sana terjadi aktivitas masyarakat pemilih langsung memilih pilihan mereka.
Kemudian, diharapkan agar para petugas di lapangan baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota sampai paling bawah mengenali tugas mereka masing-masing, dan tidak hanya itu tapi juga mengenali kemungkinan masalah yang akan muncul di daerah.
“Karena dari daftar indeks kerawanan pemilu yang sudah masuk ke kita tidak setiap daerah itu sama, masing-masing daerah secara spesifik punya masalah-masalah yang berbeda satu dengan yang lain, itu dikenali, dipahami betul, bahkan harus dicari jalan keluarnya,” tuturnya.
