SUKABUMI– Ketua DPC Demokrat Kota Sukabumi, Mohamad Muraz mengaku tidak pernah diintervensi oleh DPW Demokrat Jawa Barat dalam memilih mitra koalisi di Pilwalkot Sukabumi 2018 mendatang. Begitupun dengan isu yang saat ini ramai di Pilgub Jabar yang sedang membuka koalisi poros baru antara, Demokrat,PAN, PPP dan Gerindra.
“Saya tidak pernah diinstruksikan, pokokna mah (Intinya) cari koalisi pimenangeun ( Berpeluang menang),” ujar Muraz kepada Radar Sukabumi, kemarin.
Adapun komunikasi yang dibangun oleh Demokrat dengan partai lain termasuk koalisi Masagi (PAN dan PPP), kata Muraz itu hal yang biasa dalam politik. Jikapun nanti berkoalisi atau tidak koalisi dengan Masagi yang terpenting saat bertanding menjadi lawan bertanding yang damai.
“Komunikasi dengan siapapun juga, itu kan bagian komunikasi dan tatakrama etika politik. Cuman ketika bertanding sudah komunikasi, harus menjadi lawan bertanding saja tapi damai, ulah (jangan) gara-gara Pilkada jadi pasea (Berantem),” jelas Walikota Sukabumi periode 2013-2018 ini.
Menurut mantan Sekdakot Sukabumi itu, menginginkan dalam perhelatan Pilwalkot nanti untuk menjadi kondusifitas Kota Sukabumi. Tak diharapkan Pilkada nanti akan memunculkan konflik yang membuat gaduh Kota Sukabumi.
“Tim sukses pasangan calon emang bisa jadi kepala dinas, tidakkan. Begitupun juga yang menjadi ketua timses. Kalau memang di Pemerintah pusat, baru bisa jadi menteri, disinimah tidak akan bisa. Jadi sing aman we. tata karma dan komunikasi harus dibangun,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua DPD PAN Kota Sukabumi, Faisal Bagindo mengaku juga tidak ada instruksi untuk sama-sama arah koalisi di daerah harus seperti berkoalisi Pilgub Jabar. Namun hanya sebatas arahan saja, kalau memang memungkinkan bisa dilakukan tapi kalau tidak jangan dipaksakan.
“Dinamika daerah bisa saja berbeda, karena DPD yang lebih tahu. DPP dan DPW menghargai daerah, makanya dipersilahkan untuk mematangkan arah koalisi partai,” jelasnya. (bal)
