SUKABUMI – Perhelatan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 di Kota Sukabumi semakin memanas dan bergejolak. Hal itu pasca nama Dida Sembada mendapatkan rekomendasi dari DPP sebagai bakal calon (Bacalon) Wakil Wali Kota Sukabumi dari Partai Gerindra pendamping Achmad Fahmi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Keretakan di tubuh DPC Partai Gerindra mulai memuncak hingga akhirnya seluruh Pengurus Anak Cabang (PAC) se Kota Sukabumi, kader, dan sejumlah sayap partai yang berlambang burung garuda ini menggelar musyawarah, di Cafe Nyoempoet, Jalan Cipanengah Girang, Kecamatan Warudoyong, pada Rabu (07/08).
Hasil dari musyawarah tersebut seluruh PAC Partai Gerindra, sayap partai, dan sejumlah kader menyatakan sikap mendukung kader terbaik Partai Gerindra, Nurul Jaman Hadi di Pilkada 2024. Selain itu, mempertanyakan terkait mekanisme maupun tahapan dalam penjaringan oleh DPC Partai Gerindra Kota Sukabumi.
Kader Partai Gerindra Kota Sukabumi, Nurul Jaman Hadi atau yang akrab disapa H Aun ini membenarkan, 7 PAC serta sayap partai telah mendukungnya maju pada perhelatan Pilkada 2024. Bentuk dukungan itu, dibubuhi tanda tangan di atas materi 10 ribu oleh para ketua PAC dan sayap Partai Gerindra.
“Alhamdulillah, dukungan ini menguatkan dari sisi bagaimana saya menempuh tahapan dan mekanisme. Mereka juga mendukung full dari mulai perjalanan saya saat mendaftarkan diri, bahkan saya juga yang pertama mendaftar ke DPC Partai Gerindra,” ujar H Aun kepada wartawan, Rabu (07/08).
Di sisi lain, dirinya serta kader kader Partai Gerindra juga dikagetkan dengan munculnya nama Dida Sembada sebagai bacalon Wakil Wali Kota Sukabumi. Padahal, Dida Sembada sepengetahuannya, belum pernah mendaftar ke Partai Gerindra dan dinilai tidak melalui mekanisme yang sebagaimana mestinya.
“Tahapan tahapan itu (penjaringan bacalon Pilkada 2024) kami tunggu kelanjutannya dan sampai sejauh ini yang beradar kemarin (muncul nama Dida) mengagetkan semua rekan rekan, khususnya kader kader partai yang seharusnya ini tersampaikan, sehingga notabene kami mempertanyakan mekanisme yang ada terkait penjaringan,” ungkapnya.
H Aun yang juga menjabat sebagai Ketua DPD KNPI Kota Sukabumi ini menegaskan, sejauh ini dirinya juga belum mendapatkan informasi apapun pasca pendaftaran ke Partai Gerindra. Apalagi merasakan fit and proper test (uji kelayakan dan kepatutan).
“Sampai sekarang saya belum merasakan adanya fit and proper test, tahapan ini yang memang harus dipertanyakan. Seharusnya mekanisme itu tersampaikan dari pengurus DPC, terhadap sayap partai, PAC, dan ranting tersampaikan. Termasuk bagaimana arah partai kedepannya, tidak serta merta malah memutuskan secara sepihak saja dan harus didiskusikan oleh rekan rekan partai,” ketus H Aun.
Dirinya bersyukur rekan rekan relawan Partai Gerindra banyak berharap agar ia tetap maju pada perhelatan Pilkada 2024 ini. Sekaligus mengedukasi masyarakat, bahwa yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa Dida sudah mendapatkan SK rekomendasi dari Partai Gerindra itu salah, tetapi baru surat tugas.
“Yang tersampaikan kemarin baru setabas surat tugas bukan SK rekomendasi. Jadi ini memang harus dipublikasikan juga ini belum final semua tahapan tahapan penjaringan seharusnya dilaksanakan sebagaimana mestinya,” paparnya.
“Kami juga berkomunikasi dengan DPD dan pusat arahannya tetap harus bergerak, karena apapun itu kita adalah Partai Gerindra yang seyogyanya harus diperjuangkan secara terus dengan para kader. Sempat saya tanyakan ke DPP. Bahkan, sempat ada pertanyaan apakah saya sudah mendaftar?. Bukti foto dan bukti tulisan serta sebagainya temasuk surat saya benar sudah mendaftarkan diri ke Gerindra,” ungkapnya.
Di sisi lain, dirinya juga tidak menuding DPC, tetapi berpikir kemungkinan ada kesalahan teknis dari DPC atau seperti apa. Mungkin jadi bahan evaluasi, karena seyogyanya harus ada surat bukti penerimaan pendaftaran yang terlampir maupun belum terlampir tanda tangan dan cap basahnya tidak ada berarti selama ini dikemanakan.
“Mungkin beliau lupa dan sebagainya dan ini nomor registrasi pendaftaran di DPP akan teregister sampai pusat. Makannya saya menanyakan itu dan ternyata tidak ada. Itu yang jadi pertanyaan harusnya mekanisme itu berjalan dengan apa adanya,” bebernya.
Ia menilai politik itu memang dinamis, tetapi tahapan dan mekanismenya pun dijalankan, sehingga layak atau tidak biarkan pusat yang akan memutuskan. “Jadi para calon calonnya ajukan saja dulu, kita akan sampaikan seperti itu. Apalagi temen temen PAC dan juga sayap partai sudah datang kesini, sehingga itu pun sudah kewajiban saya, terlebih sudah merasa mendaftar diri,” imbuhnya.
